Utang BLBI Rp218,3 Triliun Dibayar Tuntas di Masa Prabowo

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah secara resmi menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan terhadap Bank Indonesia terkait obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan nilai total Rp218,3 triliun. Penyelesaian ini dilakukan pada bulan Agustus 2026, menandai berakhirnya masa tanggung jawab negara atas utang yang diterbitkan sebagai respons terhadap krisis keuangan global pada tahun 1997–1998. Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa pembayaran terakhir telah dilakukan melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari surplus operasional Bank Indonesia.

Proses pelunasan dilakukan secara bertahap melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Pemerintah memanfaatkan dana surplus BI yang diterima sebagai bagian dari kewajiban hukum dan kebijakan keuangan negara. Menurut Suahasil, pendapatan tersebut dihitung berdasarkan aturan yang berlaku, dan digunakan secara khusus untuk melunasi utang historis yang telah menjadi beban keuangan negara selama dua dekade terakhir.

Meskipun kewajiban pemerintah kepada BI telah selesai, pemerintah tetap mempertahankan hak tagih terhadap pihak-pihak yang sebelumnya menjadi obligor atau debitur BLBI. Hal ini menegaskan bahwa pelunasan utang negara kepada BI tidak menghilangkan kewajiban hukum terhadap individu atau entitas yang belum menyelesaikan kewajiban mereka. Pemerintah menyatakan tetap akan mengejar penyelesaian tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Pelunasan ini dinilai sebagai langkah penting dalam memperkuat kredibilitas keuangan negara dan menutup babak sejarah yang kompleks terkait penanganan krisis keuangan. Dengan tuntasnya pembayaran, pemerintah menyatakan bahwa seluruh kewajiban terkait BLBI yang menjadi tanggung jawab negara telah selesai, dan kini fokus pada penguatan sistem keuangan dan pengelolaan risiko ke depan.