Selasa, 22 September 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Pemerintah Tuntaskan Utang BLBI Rp218,3 Triliun

Pelunasan kewajiban obligasi BLBI sebesar Rp218,3 triliun secara penuh dilakukan pada 24 Agustus 2026, menandai penutupan sejarah krisis ekonomi 1997–1998.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Selasa, 22 September 2026, 17.48 WITA·👁 1 orang membaca· 1 hari ini · 3x dibuka
Pemerintah Tuntaskan Utang BLBI Rp218,3 Triliun📷 ANTARA

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah secara resmi menyelesaikan kewajiban keuangan terhadap Bank Indonesia terkait obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan pembayaran terakhir sebesar Rp218,3 triliun. Penyelesaian ini dilakukan pada 24 Agustus 2026, menggunakan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari surplus operasional BI yang disetorkan ke kas negara. Langkah ini menandai penutupan tuntas atas utang yang muncul sebagai respons terhadap krisis ekonomi tahun 1997–1998.

Dalam laporan yang disampaikan di Istana Merdeka, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa penyelesaian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan negara secara berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pembayaran dilakukan secara bertahap melalui APBN sejak masa krisis, dan kini tuntas dengan pendanaan dari hasil operasional BI yang sesuai peraturan. Proses ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab fiskal yang konsisten dan terukur.

Suahasil menekankan bahwa pelunasan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga sebagai pembelajaran penting bagi kebijakan makroekonomi masa depan. Ia menyatakan bahwa penyelesaian utang BLBI menutup lembaran sejarah yang panjang, memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi institusi negara. Keberhasilan ini diharapkan menjadi acuan dalam menangani krisis ekonomi dengan pendekatan yang lebih transparan dan akuntabel.

Presiden Prabowo Subianto menyambut baik pelunasan tersebut, menilai bahwa penyelesaian kewajiban jangka panjang membutuhkan komitmen dan konsistensi. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan ekonomi masa kini tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Dengan selesainya pembayaran, pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap kemandirian fiskal dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya