Warga Was-Was Diklaim Mampu Saat Sensus Kemiskinan

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah kini memperkuat mekanisme identifikasi kemiskinan melalui sensus lapangan yang menyasar seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemukiman elit hingga kawasan padat dengan akses terbatas. Proses ini dilakukan untuk memastikan bantuan sosial dan subsidi energi, seperti pertalite, benar-benar diberikan kepada mereka yang memang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, narasi 'ketepatan sasaran' yang digunakan pemerintah justru memicu kecemasan di kalangan warga yang sehari-hari hidup dengan pendapatan minim.

Banyak keluarga yang mengaku masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, namun khawatir tergolong mampu dalam klasifikasi baru yang digunakan pemerintah. Jika teridentifikasi sebagai kelompok mampu, mereka dikhawatirkan kehilangan akses terhadap pertalite, meski motor yang digunakan sudah tua dan sering mogok karena kekurangan bahan bakar. Kondisi ini memperburuk beban ekonomi rumah tangga yang sudah terjepit.

Kebijakan ini dipandang sebagai upaya menekan beban APBN yang terus meningkat akibat subsidi energi. Dengan memperbaiki data dan mengkategorikan masyarakat secara lebih akurat, pemerintah berharap alokasi subsidi bisa lebih efisien. Namun, kekhawatiran muncul bahwa mekanisme pengukuran kemiskinan yang ketat bisa justru mengecualikan keluarga yang secara nyata berada dalam keterbatasan ekonomi.

Kritik pun muncul dari berbagai pihak, menyebut kebijakan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok rentan. Mereka mempertanyakan apakah ukuran kemiskinan yang digunakan benar-benar mencerminkan realitas kehidupan sehari-hari, terutama di daerah dengan akses terbatas dan harga kebutuhan pokok tinggi. Dengan begitu, pemerintah harus memastikan bahwa klasifikasi tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga manusiawi.