Yusril Menolak Berkomentar soal Ijazah Gibran karena Atasan Langsung

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan secara tegas tidak merasa berhak memberikan komentar terkait hasil putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan bahwa sebagai anggota kabinet, Gibran merupakan atasan langsung dalam struktur pemerintahan, sehingga ia merasa tidak pantas mengomentari persoalan yang menyangkut jabatan tersebut.

Dalam paparannya di Jakarta, Yusril menjelaskan bahwa meski memiliki latar belakang pendidikan hukum tata negara, ia tetap mempertimbangkan hierarki dan kewenangan yang berlaku dalam sistem pemerintahan. “Saya merasa tidak pada posisi untuk menyampaikan pendapat mengenai persoalan ini, meskipun secara akademik saya memahami aspek hukumnya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa semua keputusan hukum harus dibiarkan berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Yusril menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada lembaga yang berwenang, termasuk Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sedang memproses perkara. Ia juga menolak memberikan respons terhadap isu pemakzulan terhadap Wakil Presiden, menegaskan bahwa sebagai menteri, ia tidak memiliki kewenangan untuk menilai langkah-langkah politik yang diambil oleh DPR. “Kami hanya menjalankan arahan presiden dan tetap menjaga kedisiplinan institusi,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan sikapnya secara langsung. Ia menyatakan menghargai seluruh proses hukum yang sedang berjalan di MK dan menegaskan komitmennya untuk tetap fokus menjalankan tugas sebagai wakil presiden. “Kami menghormati semua tahapan yang ada. Sekarang yang terpenting adalah bekerja untuk masyarakat dan mendukung visi serta program Presiden sebagai pimpinan kami,” ujarnya.