Ditemukan 3561 berita untuk “hukum”
Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan tidak ada penangkapan terhadap warga karena menghina presiden selama dua tahun kepemimpinan Prabowo dan Gibran, menegaskan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat.
22 Oktober 2026
KPK menahan tujuh pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan penerimaan gratifikasi dalam proyek jalan nasional 2023–2025, dengan total uang yang diterima mencapai miliaran rupiah.
22 Oktober 2026
KPK meninjau ulang alasan ketidakhadiran Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam panggilan saksi terkait kasus suap pengurusan HGB, dengan pertimbangan hukum acara pidana yang ketat.
22 Oktober 2026
Menteri Pertahanan pimpin penertiban tambang emas seluas 275,36 hektare di Nabire, Papua Tengah, dan kawasan kini diserahkan kepada PT Aneka Tambang sebagai operator resmi.
22 Oktober 2026
Polri menetapkan delapan orang, termasuk satu WNA, sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan 1 ton narkotika jenis ketamine yang berhasil diamankan di perairan Belawan.
22 Oktober 2026
Polda Sumsel menyiapkan 300 personel Brimob untuk memperkuat pemadaman karhutla di kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan, pertimbangkan arah angin dan risiko asap ke Palembang.
22 Oktober 2026
Kedutaan Besar China memperingatkan warganya untuk meningkatkan kewaspadaan saat berada atau bepergian ke Thailand akibat meningkatnya kasus penipuan dan penculikan berkedok kerja.
22 Oktober 2026
Pemerintah Jepang sedang menyusun revisi aturan transportasi yang memberi wewenang kepada sopir taksi untuk mengusir penumpang yang berperilaku kasar atau tidak sopan.
22 Oktober 2026
Polresta Kendari gelar sosialisasi bahaya narkoba kepada karyawan Claro Kendari dengan tujuan pencegahan dan peningkatan kesadaran perilaku sehat.
22 Oktober 2026
Pengadilan New Mexico menjatuhkan denda Rp450 triliun kepada Meta atas pelanggaran sistematis terhadap kebijakan privasi yang memicu bocornya data 87 juta pengguna.
22 Oktober 2026
Sebuah pecahan roket asal China ditemukan di perkebunan sawit Sampit, Kalimantan Tengah, dan kini diamankan untuk proses identifikasi lebih lanjut.
22 Oktober 2026
Presiden Prabowo meminta tindakan tegas terhadap perusahaan asing yang diduga menjadi pelaku utama kebakaran hutan, termasuk pencabutan izin bagi pelanggar berulang.
22 Oktober 2026