Ditemukan 919 berita untuk “hukum”
Bank Mandiri menetapkan pembagian dividen interim tahun buku 2026 senilai Rp6,16 triliun, menunjukkan kinerja keuangan solid dan komitmen terhadap pemegang saham.
8 September 2026
Gubernur Sultra menanggapi denda Rp2,19 triliun terhadap PT TMS dengan menyerahkan penjelasan kepada penegak hukum dan menegaskan tidak menjadi pihak yang berwenang menjawab.
8 September 2026
Pertamina membatalkan rencana wajib tunjukkan STNK saat beli BBM di SPBU, menegaskan kebijakan tersebut bukan aturan nasional dan berasal dari inisiatif lokal di Sumatera Selatan.
8 September 2026
Pemilik mobil yang telah menjual kendaraan wajib segera memblokir STNK untuk menghindari risiko hukum dan keuangan di masa depan.
8 September 2026
Mantan Ketua DPR Filipina, Martin Romualdez, ditangkap atas dugaan korupsi melibatkan dana negara senilai Rp2,1 triliun dari proyek infrastruktur dan pengendalian banjir periode 2022–2025.
8 September 2026
Mantan bankir Deutsche Bank, Dario Schiraldi, menyelesaikan gugatan senilai 152 juta euro atau sekitar Rp3,12 triliun secara rahasia setelah sebelumnya divonis bersalah atas skandal akuntansi MPS.
8 September 2026
Pengambilalihan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Kementerian Keuangan dipastikan rampung pada pekan ketiga September, setelah proses penyelesaian selesai melalui koordinasi antarlembaga.
8 September 2026
Perseroan menetapkan pembagian dividen minimal 30% dari laba bersih tahun buku 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.
8 September 2026
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tegaskan kepala daerah tidak boleh mengubah tata ruang tanpa dasar hukum, dengan ancaman pidana bagi pelanggar.
8 September 2026
Mahasiswa UHO kembangkan KOHALOCK, inovasi berbasis blockchain yang menggabungkan budaya Kohanu dengan teknologi untuk cegah korupsi dana desa secara transparan dan akuntabel.
8 September 2026
Bursa Efek Indonesia memantau ketat saham VICI dan SMMT karena kenaikan harga yang tidak sesuai dengan pola normal pasar, demi melindungi kepentingan investor.
8 September 2026
Komisi XII DPR mengusir perwakilan PT Jababeka Tbk dari rapat dengar pendapat umum karena hanya mengutus anak usaha tanpa kehadiran direktur utama.
8 September 2026
