Ditemukan 2552 berita untuk “pemerintahan”
Aksi unjuk rasa nasional di Prancis meluas dengan bentrokan antara polisi dan massa, memprotes kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup yang tinggi.
18 Oktober 2026
Pemerintah berencana memulai penyaluran gaji PNS melalui Koperasi Desa Merah Putih pada tahun ini, bukan 2027, sebagai bagian dari transformasi sistem perbendaharaan.
18 Oktober 2026
Pemerintah menegaskan tidak ada pembatasan konten terkait kebakaran hutan dan lahan di platform digital, termasuk di Instagram, sekalipun ada kekhawatiran terkait penekanan terhadap kritik publik.
18 Oktober 2026
KPK menetapkan Bupati Klaten, Kepala BPK Jawa Tengah, dan seorang swasta sebagai tersangka kasus korupsi 2025–2026, dengan total penerimaan uang haram mencapai Rp4,3 miliar.
18 Oktober 2026
Presiden Prabowo Subianto menyalurkan dana Rp15 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kotawaringin Timur, dengan fokus pada pemadaman udara dan darat serta pemantauan lanjutan.
18 Oktober 2026
Menteri HAM Natalius Pigai mengajukan kasasi setelah pengadilan banding memenangkan gugatan pegawai yang dipindahkan dari jabatan manajerial ke fungsional.
18 Oktober 2026
Presiden Ukraina menilai pelonggaran sanksi terhadap Rusia hanya langkah awal, menekankan bahwa kebijakan itu justru mendukung Putin, sementara upaya diplomasi dan keamanan tetap menjadi prioritas.
18 Oktober 2026
Menteri HAM menekankan pentingnya distribusi merata BBM untuk menyelesaikan antrean panjang di seluruh Bali, meski kondisi mulai membaik setelah kebijakan ganjil genap diterapkan.
18 Oktober 2026
Penerapan aturan ganjil-genap pembelian Pertalite di Bali mulai menunjukkan penurunan antrean di SPBU, didukung langkah koordinasi dan peningkatan layanan distribusi.
18 Oktober 2026
Proyek rehabilitasi SPAM di Sumatera Utara oleh WIKA menargetkan pemulihan akses air minum bagi 995 rumah, dengan pelaksanaan mulai Januari 2026 hingga selesai dalam satu tahun.
18 Oktober 2026
Pemerintah Brasil resmi menyetujui pemangkasan jam kerja mingguan dari 44 menjadi 40 jam, disertai larangan sistem kerja enam hari, sebagai langkah strategis jelang pemilu putaran kedua.
18 Oktober 2026
Peserta BPJS Kesehatan perlu mengetahui 21 kategori layanan yang tidak termasuk jaminan program, termasuk tindakan estetik, infertilitas, dan pengobatan alternatif.
18 Oktober 2026