7.907 Iklan Lowongan Kerja Ilegal Dihapus Pemerintah

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) telah menyelesaikan penurunan 7.907 iklan lowongan kerja ilegal dari total 10.504 laporan yang diterima sejak Januari hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan bersama Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai respons atas maraknya penyebaran informasi kerja di luar negeri yang tidak terverifikasi dan berpotensi menjerat calon pekerja. Tindakan takedown ini merupakan bagian dari strategi pencegahan dini terhadap rekrutmen ilegal yang memanfaatkan ruang digital.

Pelindungan terhadap pekerja migran dimulai sejak tahap informasi, menurut Pelaksana Harian Menteri P2MI, Christina Aryani. Ia menekankan bahwa banyak iklan yang menawarkan pekerjaan dengan syarat mudah dan imbalan tinggi justru merupakan jebakan untuk penempatan ilegal. “Kami tidak bisa membiarkan calon pekerja terjebak karena informasi yang menyesatkan di media digital,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Selain penanganan iklan, KemenP2MI juga mencegah 6.668 keberangkatan pekerja migran secara ilegal dan menangani 2.208 aduan dari pekerja yang mengalami persoalan di luar negeri. Dalam proses tersebut, 20 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti bermasalah telah diberikan sanksi. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjamin perlindungan yang menyeluruh sejak tahap rekrutmen hingga penempatan dan penanganan masalah yang muncul.

Untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat akurat dan sah, KemenP2MI mendorong penggunaan Sistem Informasi dan Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI) sebagai satu-satunya kanal resmi. Christina berharap masyarakat lebih kritis dalam menilai tawaran kerja di dunia maya, serta memilih peluang yang sesuai dengan aturan dan menjamin keamanan serta kualitas migrasi.