AirAsia Jajaki Dukungan Pemerintah Akibat Tekanan Keuangan

Kendari, ıNarasikita - Pendiri AirAsia, Tony Fernandes, dikabarkan telah bertemu dengan pejabat Kementerian Keuangan Malaysia dalam dua pekan terakhir, membahas tantangan keuangan yang dihadapi maskapai berbiaya rendah tersebut. Pertemuan ini muncul di tengah tekanan akibat kenaikan harga avtur sebesar 66 persen menjadi US$183 per barel pada kuartal II 2026, yang turut memperparah kondisi finansial perusahaan. Dalam wawancara eksklusif, Tony membantah adanya pembicaraan tentang bantuan keuangan langsung, tetapi mengonfirmasi diskusi terkait biaya operasional, termasuk tarif bandara dan alokasi sumber daya.

Meski menolak mengakui permintaan bantuan, Tony menyatakan bahwa pihaknya sedang mengajukan dukungan dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan lokal Malaysia. Tujuannya adalah menghindari ketergantungan pada pinjaman asing dengan suku bunga tinggi dan risiko nilai tukar yang tidak stabil. Ia menekankan bahwa AirAsia tetap berkomitmen untuk menjaga kemandirian finansial, sebagaimana dilakukan selama masa pandemi, namun tetap terbuka terhadap bantuan jika disediakan oleh pemerintah.

Kementerian Keuangan Malaysia tidak memberikan tanggapan resmi atas kabar pertemuan tersebut, sementara Menteri Transportasi Anthony Loke menegaskan tidak pernah mengadakan pertemuan dengan AirAsia dalam dua hingga tiga pekan terakhir. Ia menambahkan bahwa komunikasi rutin antara maskapai dan pemerintah merupakan hal biasa, tetapi tidak menandakan adanya intervensi atau rencana bantuan. Namun, kekhawatiran pemerintah terhadap stabilitas industri penerbangan tetap tinggi, mengingat dampak berantai terhadap pariwisata, konektivitas, dan operasional bandara milik negara.

Data terbaru menunjukkan AirAsia membukukan kerugian bersih sebesar 831 juta ringgit atau sekitar US$204 juta pada kuartal II 2026, didorong oleh kenaikan biaya bahan bakar dan kerugian selisih kurs mencapai 331 juta ringgit. Posisi kas per 30 Juni tercatat sebesar 954 juta ringgit, sementara kewajiban lancar mencapai 18,4 miliar ringgit. Dengan dominasi pasar domestik mencapai 60 persen dan total pasar penerbangan Malaysia sebesar 40 persen, keberlangsungan AirAsia menjadi isu strategis bagi pemerintah.

Sejalan dengan itu, pemerintah Malaysia telah mulai berkoordinasi dengan Malaysia Airlines dan Batik Air untuk mempertimbangkan pengambilalihan operasi jika kondisi AirAsia memburuk. Namun, kedua maskapai menyatakan akan mempertimbangkan rencana tersebut hanya jika juga bisa mengambil alih sewa pesawat. Mereka lebih memilih ekspansi organik dibanding akuisisi menyeluruh, mengingat kompleksitas operasional tanpa aset pesawat. Keputusan akhir masih menunggu evaluasi lebih lanjut terhadap skenario terburuk yang bisa mengganggu stabilitas industri penerbangan nasional.