Ajudan Gubernur Kaltim Minta Maaf Atas Senggolan Saat Aksi Demo

Kendari, ıNarasikita - Seorang ajudan Gubernur Kalimantan Timur, Asky Rizal Toding, secara resmi menyampaikan permohonan maaf atas tindakannya yang menyenggol seorang peserta aksi demonstrasi dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Samarinda. Insiden tersebut terjadi pada Senin (19/10) sore di area sekitar Kantor Gubernur Kaltim, saat Gubernur sedang bersiap melaksanakan salat Magrib di Masjid Nurul Mukminin. Dalam keterangan video yang disiarkan secara luas, Asky mengakui sikapnya dinilai arogan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi peserta aksi maupun masyarakat sekitar.

Ia menegaskan bahwa perbuatannya tidak didasarkan pada instruksi dari siapa pun, melainkan tindakan spontan yang tidak seharusnya dilakukan. “Secara tulus menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan mahasiswa dan warga masyarakat atas sikap arogansi saya,” ujar Asky dalam rekaman yang viral. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembenaran atas tindakannya, dan menyatakan penyesalan mendalam atas perlakuan yang dianggap berlebihan. Ia berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.

Situasi tersebut dipicu oleh situasi ketegangan saat Gubernur hendak memasuki area masjid, di mana massa aksi GMNI masih berada di lokasi pembubaran aksi. Menurut Tim Ahli Gubernur Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Sudarno, massa sempat menghadang perjalanan Gubernur, meski sebagian besar pernyataan yang disampaikan bersifat kecil dan tidak berniat provokatif. Namun, menurut Sudarno, reaksi dari ajudan yang menyenggol demonstran—terutama seorang perempuan yang ponselnya terjatuh—tetap tidak dapat dibenarkan, meskipun terjadi dalam konteks yang memanas.

Sudarno menegaskan bahwa tindakan fisik terhadap peserta aksi, siapa pun pelakunya, tidak pernah dapat diterima, terlepas dari latar belakang atau kondisi situasional. “Kontak fisik yang dilakukan Aski itu tidak ada yang dibenarkan, enggak ada yang membenarkan,” tegasnya. Ia menekankan bahwa insiden tersebut tidak mencerminkan sikap resmi dari pemerintah daerah, dan pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap protokol pengamanan dalam kegiatan publik yang melibatkan tokoh publik.