Anggaran DJP 2027 Capai Rp6,27 Triliun untuk Dorong Efisiensi dan Penegakan Hukum
Direktorat Jenderal Pajak mengusulkan anggaran Rp6,27 triliun untuk 2027, difokuskan pada pengelolaan penerimaan, dukungan manajemen, dan pengembangan program strategis.
Redaksi iNarasikita·Senin, 7 September 2026, 19.30 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp6,27 triliun untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Usulan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto sebagai bagian dari rencana strategis untuk memperkuat sistem perpajakan nasional dalam lima tahun ke depan. Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program prioritas, termasuk peningkatan efisiensi serta penegakan hukum di bidang perpajakan.
Dari total anggaran, sebesar Rp1,204 triliun dialokasikan untuk pengelolaan penerimaan negara, yang mencakup kegiatan teknis dalam pengamanan dan peningkatan penerimaan pajak. Sementara itu, sekitar Rp5,066 triliun digunakan untuk dukungan manajemen, meliputi belanja pegawai, barang, modal, dan operasional kantor. Komponen belanja pegawai mencapai Rp385,05 miliar, belanja barang sebesar Rp4,05 triliun, serta belanja modal senilai Rp629,73 miliar untuk mendukung infrastruktur dan teknologi informasi.
Penggunaan anggaran juga mencakup fungsi kunci seperti pengawasan dan penegakan hukum dengan alokasi Rp2,2 triliun, serta pengembangan data dan sistem informasi sebesar Rp802,89 miliar. Selain itu, sejumlah program unggulan akan dilanjutkan, seperti perluasan basis pajak senilai Rp1,04 triliun, penguatan pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat sebesar Rp737,57 miliar, serta penyusunan kebijakan perpajakan dengan anggaran Rp737,8 miliar.
Dalam jangka panjang, DJP menargetkan pengembangan infrastruktur berbasis kecerdasan buatan, penanganan kasus pidana perpajakan, pertukaran informasi aset kripto lintas negara, serta implementasi sistem penagihan tunggakan pajak yang lebih efektif. Semua program ini dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan yang transparan, inklusif, dan berbasis digital, sejalan dengan visi transformasi sistem administrasi perpajakan yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan ekonomi digital.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Perusahaan robotika AiMoga, kolaborator strategis Chery, telah mengirim lebih dari 2.000 unit robot ke lebih dari 60 negara secara kumulatif, dengan fokus ekspansi di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
8 September 2026

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 miliar jika berlangsung lebih dari lima hari tanpa respons cepat dari semua pihak terkait.
8 September 2026

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Pemerintah menargetkan pencampuran etanol 20% dalam bensin (E20) mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 2028, didukung percepatan pembangunan pabrik dan kebijakan tanpa cukai untuk bioetanol.
8 September 2026

Anggaran Cost Recovery Naik, Produksi Migas Turun: Mekeng Minta Transparansi
Ketua Komisi XII DPR mempertanyakan kenaikan cost recovery yang tak sejalan dengan penurunan produksi migas nasional, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan uang negara.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Cukai Bioetanol Dihapus, Ekspektasi Bensin Hijau Capai E20 2028
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Potensi Ekonomi Syariah Capai Rp 343 Triliun
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA


