APBN Hanya 15% dari PDB, Pemerintah Tekankan Peran Pelaku Ekonomi

Kendari, ıNarasikita - Pendapatan dan belanja negara yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mencakup sekitar 14 hingga 15 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi nasional tidak bergantung pada belanja pemerintah, melainkan pada konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, serta ekspor produk lokal ke pasar global. Dalam kesempatan forum inovasi teknologi, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa belanja negara tahun ini diperkirakan berada di bawah Rp4.000 triliun, jauh lebih kecil dibandingkan nilai PDB yang menyentuh Rp25.000 triliun.

Dengan proporsi tersebut, ia menekankan bahwa pemerintah tidak bisa mengandalkan APBN semata untuk mendorong pertumbuhan. "Pertanyaannya, kalau APBN-nya 15%, 85% lagi siapa yang menciptakan?" tanya dia, menyoroti peran penting masyarakat dan dunia usaha sebagai pendorong utama ekonomi. Menurutnya, tantangan bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi pada bagaimana mengintegrasikan seluruh pelaku ekonomi agar bekerja sinergis dalam menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bersama.

Pemerintah, menurutnya, harus memilih dengan cermat sektor-sektor strategis yang memerlukan intervensi negara guna mengoptimalkan dampaknya terhadap pertumbuhan nasional. Setiap rupiah yang dihamburkan harus memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi, terutama dalam proyek-proyek yang mampu mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mampu menjalankan tiga fungsi sekaligus: mendorong pertumbuhan, menjaga stabilitas ekonomi, serta menjaga kredibilitas anggaran.

Dalam menjaga stabilitas, pemerintah tetap berkomitmen untuk menstabilkan harga komoditas penting seperti bahan bakar dan pangan meski harga minyak dunia melambung hingga US$115–116 per barel. Di sisi lain, defisit anggaran harus tetap dikendalikan di bawah 3% dari PDB agar kesehatan fiskal tetap terjaga. Penerimaan negara pada 2027 ditargetkan mencapai sekitar Rp3,4 ribu triliun untuk menopang belanja yang diperkirakan sekitar Rp4.000 triliun.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang, Menteri Keuangan menyoroti pentingnya sinergi antara APBN dan Danantara sebagai instrumen investasi nasional. Ia menyebut keduanya sebagai "dua tangan" yang harus bekerja bersama—APBN sebagai alat kebijakan fiskal, sementara Danantara sebagai pendukung pembiayaan proyek strategis. Dengan keterpaduan kedua mekanisme ini, diharapkan agenda pembangunan bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan.