APBN Masih Kuat Hadapi Lonjakan Harga Minyak Global

Kendari, ıNarasikita - Harga minyak mentah dunia kembali melonjak ke level US$100 per barel pada awal pekan ini, mencatatkan kenaikan tertinggi sejak Juli 2026. Kenaikan ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya menyusul eskalasi ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat yang mengancam aliran minyak global. Dalam perdagangan Kamis (10/9), harga minyak Brent naik tipis menjadi US$101,34 per barel, sementara West Texas Intermediate (WTI) AS berada di kisaran US$96,55 per barel. Lonjakan tersebut memicu kekhawatiran terhadap stabilitas fiskal negara-negara pengimpor minyak seperti Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki ruang untuk menghadapi tekanan harga minyak global. Ia menyatakan bahwa pemerintah belum mempertimbangkan penambahan kuota subsidi energi meski harga minyak meningkat. Namun, pemerintah tetap memantau perkembangan pasar secara ketat untuk menentukan respons strategis di masa depan. “Belum ada rencana menambah kuota subsidi. Kita terus pantau perkembangannya agar tidak terjadi lonjakan berkelanjutan,” ujar Purbaya saat dikonfirmasi di Jakarta.

Menurut analis energi dari Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, APBN Indonesia memiliki ruang fiskal sekitar Rp38,6 triliun pada asumsi harga minyak Brent US$100 per barel. Dengan beban tambahan sekitar Rp7,9 triliun per bulan akibat kenaikan harga minyak, ruang tersebut diperkirakan cukup menopang kebijakan subsidi hingga lima bulan ke depan. Ia menekankan bahwa meski APBN aman hingga akhir 2026, pemerintah perlu mulai mempersiapkan desain fiskal untuk tahun 2027, karena di tahun tersebut ruang fiskal diperkirakan akan habis jika tren harga tetap tinggi.

Yayan juga mengingatkan adanya risiko ganda jika kenaikan harga minyak berjalan bersama pelemahan nilai tukar rupiah. Karena Indonesia membeli minyak dalam dolar tetapi membayar subsidi dalam rupiah, tekanan ganda ini dapat melipatgandakan beban fiskal. Misalnya, jika minyak mencapai US$100 dan rupiah melemah ke Rp18.000 per dolar, beban subsidi bisa meningkat hingga 2,3 kali lipat dari dampak harga minyak semata. Ia menekankan pentingnya menjaga nilai tukar kurs sejalan dengan pengelolaan harga minyak untuk mencegah krisis fiskal berkelanjutan.

Sementara itu, analis dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita, menyoroti bahwa jika beban subsidi terus membengkak, pemerintah harus melakukan reprioritisasi anggaran secara ketat. Ia menekankan bahwa penghematan dari efisiensi belanja bisa menutup defisit hingga sekitar Rp30 triliun. Namun, di atas angka tersebut, pilihan hanya dua: menambah utang atau memperketat sasaran subsidi. Ronny menekankan pentingnya melindungi belanja sosial dan modal, karena keduanya merupakan penopang utama ekonomi rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menegaskan bahwa penajaman sasaran subsidi, meski penting untuk keadilan, tidak cukup menjadi solusi utama menghadapi tekanan fiskal skala besar.