AS Bongkar Jaringan Laptop Ilegal untuk IT Korut

Kendari, ıNarasikita - Otoritas Amerika Serikat berhasil membongkar jaringan penggunaan laptop ilegal yang diduga menjadi alat pendukung aktivitas pekerja teknologi informasi asal Korea Utara. Operasi yang diberi nama Lonestar Roundup mengarah pada penyitaan lebih dari 180 perangkat laptop serta 100 unit perangkat KVM, dilakukan setelah penyelidikan menyeluruh di wilayah Texas Utara. Penyitaan dilakukan di lebih dari 40 lokasi rumah, menunjukkan skala sistematis dan terstruktur dari aktivitas tersebut.

Para pelaku diduga menggunakan identitas warga AS yang dicuri atau dipalsukan untuk melamar pekerjaan jarak jauh secara ilegal. Dengan memanfaatkan jaringan VPN dan infrastruktur proxy, mereka menyembunyikan lokasi sebenarnya agar terlihat beroperasi dari dalam wilayah AS. Laptop yang disita menjadi bukti nyata bahwa perusahaan-perusahaan AS telah menjadi sasaran manipulasi digital yang bertujuan mengalirkan pendapatan ke sistem keuangan Korea Utara.

Jaksa AS untuk Distrik Utara Texas, Ryan Raybould, menegaskan bahwa kasus ini bukan sekadar penipuan, melainkan bagian dari upaya sistematis oleh rezim asing untuk menyusup ke ekosistem ekonomi dan teknologi Amerika. Menurutnya, setiap perangkat yang disita mewakili potensi kerugian serius bagi perusahaan dan ancaman terhadap keamanan nasional. Penyelidikan ini menjadi bagian dari strategi pencegahan terhadap pendanaan program senjata pemusnah massal Korea Utara.

Kepala FBI Dallas, R. Joseph Rothrock, menyatakan bahwa operasi ini menargetkan aktivitas siber yang mendukung program nuklir, rudal balistik, dan intelijen dari Korea Utara. Ia menekankan bahwa setiap laptop yang disita berpotensi menjadi alat akses ilegal ke sistem perusahaan yang telah diretas atau disusupi. Kelompok yang dikaitkan dengan kasus ini, disebut oleh para ahli keamanan siber sebagai "Famous Chollima", dikenal karena penggunaan akun Google palsu dan jaringan komunikasi tersembunyi.

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa investigasi masih berlangsung dan akan terus dilakukan untuk memutus rantai keuangan ilegal yang menguntungkan Korea Utara. Komitmen penuh diambil untuk melindungi perusahaan AS dari modus operandi penyusupan yang tersembunyi dan mengancam stabilitas ekonomi serta keamanan nasional.