Asumsi Makro RAPBN 2027 Disepakati dengan Pertumbuhan 6% dan Defisit 2,4%

Kendari, ıNarasikita - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah dan Bank Indonesia telah menetapkan asumsi dasar ekonomi makro serta indikator pembangunan nasional dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2027. Penetapan ini dilakukan dalam rapat kerja yang berlangsung pada 2 September 2026, dengan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala BPI Danantara, serta pejabat sementara Gubernur BI. Asumsi tersebut menjadi fondasi strategis dalam penyusunan kebijakan fiskal dan moneter ke depan.

Dalam kesepakatan, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6%, didukung oleh inflasi yang diperkirakan berada pada level 2,5%. Nilai tukar rupiah diestimasi mencapai Rp17.500 per dolar AS, sementara suku bunga obligasi negara jangka panjang diperkirakan sebesar 6,9%. Defisit anggaran ditetapkan pada 2,4% dari PDB, setara dengan Rp671,2 triliun, sebagai bagian dari komitmen menjaga keseimbangan fiskal jangka panjang.

Sasaran pembangunan mencakup penurunan tingkat kemiskinan menjadi antara 6% hingga 6,5%, serta kemiskinan ekstrem yang diperkirakan merosot hingga 0,5%. Rasio Gini diproyeksikan berada di kisaran 0,360 hingga 0,365, menunjukkan upaya peningkatan keadilan ekonomi. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan berkisar antara 4,30% hingga 4,87%, sementara indeks kesejahteraan petani dan nelayan diarahkan pada 0,8038 dan 106–110, masing-masing.

Pemerintah diminta memperkuat implementasi kebijakan di sektor strategis, terutama dalam mendorong investasi (7%), ekspor (7,5%), dan konsumsi rumah tangga (5,4%). Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan sebanyak 2,57 juta hingga 3,49 juta orang, dengan proporsi pekerja formal mencapai 40,81%. Pendapatan nasional per kapita diproyeksikan mencapai US$5.800–US$5.840, atau sekitar Rp98,54 juta hingga Rp99,22 juta. Indeks kualitas lingkungan hidup juga ditargetkan mencapai 76,84.

DPR menekankan pentingnya pengelolaan defisit dan utang negara secara hati-hati, akuntabel, serta berbasis prinsip kehati-hatian. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) harus dilakukan secara prudent sebagai instrumen penyangga terhadap risiko fiskal. Komisi XI juga akan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan penilaian risiko fiskal dan penyesuaian kebijakan agar APBN tetap efektif sebagai alat stabilisasi dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional.