Aturan Baru Insentif Dapur MBG Dikaji untuk Efisiensi Anggaran
Badan Gizi Nasional sedang menyusun perubahan skema insentif dapur Makan Bergizi Gratis agar lebih adil dan efisien berdasarkan produksi harian setiap unit.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 15.30 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan aturan pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan alokasi dana lebih adil dan sesuai dengan kapasitas produksi masing-masing dapur, sekaligus mendukung efisiensi anggaran yang mencapai belasan triliun rupiah. Saat ini, setiap dapur menerima insentif tetap Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan jumlah porsi yang diproduksi.
Kepala BGN menyampaikan bahwa sistem flat saat ini dinilai tidak proporsional. Dapur yang memproduksi 2.000 porsi per hari menerima insentif yang sama dengan dapur yang memproduksi 3.000 porsi, padahal nilai insentif per porsi menjadi lebih tinggi pada unit dengan kapasitas lebih rendah. Hal ini menurutnya menimbulkan ketidakadilan dan pemborosan anggaran. Dengan skema baru, insentif akan diberikan berdasarkan jumlah porsi yang benar-benar diproduksi.
Dalam perencanaan yang sedang disiapkan, insentif untuk setiap dapur akan ditetapkan sebesar Rp2.000 per porsi, dengan total biaya per porsi tetap dipertahankan di angka Rp15.000. Komponen ini terdiri dari Rp10.000 untuk bahan makanan, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk operasional. Pembayaran insentif juga akan disesuaikan dengan kondisi operasional, termasuk tidak diberikan saat dapur sedang dalam status suspend atau libur.
Perubahan ini merupakan bagian dari upaya BGN untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari RAPBN 2025 sebesar Rp71 triliun. Sebelumnya, pagu anggaran tahun 2026 telah direduksi dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun, menghemat sekitar Rp39 triliun. Langkah efisiensi ini akan terus dilakukan selama masih ada ruang perbaikan, dengan prinsip bahwa setiap rupiah anggaran adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara maksimal.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Perusahaan robotika AiMoga, kolaborator strategis Chery, telah mengirim lebih dari 2.000 unit robot ke lebih dari 60 negara secara kumulatif, dengan fokus ekspansi di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
8 September 2026

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 miliar jika berlangsung lebih dari lima hari tanpa respons cepat dari semua pihak terkait.
8 September 2026

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Pemerintah menargetkan pencampuran etanol 20% dalam bensin (E20) mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 2028, didukung percepatan pembangunan pabrik dan kebijakan tanpa cukai untuk bioetanol.
8 September 2026

Anggaran Cost Recovery Naik, Produksi Migas Turun: Mekeng Minta Transparansi
Ketua Komisi XII DPR mempertanyakan kenaikan cost recovery yang tak sejalan dengan penurunan produksi migas nasional, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan uang negara.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Cukai Bioetanol Dihapus, Ekspektasi Bensin Hijau Capai E20 2028
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Potensi Ekonomi Syariah Capai Rp 343 Triliun
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA


