Baznas dan Pemkab Pandeglang Perkuat Kolaborasi Tangani Kemiskinan Ekstrem
Sinergi antara Baznas RI dan Pemkab Pandeglang fokus pada penanganan rumah tidak layak huni serta pengentasan kemiskinan ekstrem melalui gotong royong lintas sektor.
Redaksi iNarasikita·Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.39 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 2x dibuka
📷 ANTARAKendari, ıNarasikita - Kolaborasi strategis antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang kini bergerak lebih konkret dalam menangani persoalan kemiskinan ekstrem dan kondisi perumahan yang tidak layak huni. Dalam pertemuan terkini, pihak Baznas menekankan pentingnya pendekatan gotong royong yang melibatkan berbagai elemen, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga keuangan, hingga instansi pemerintah pusat. Pendekatan ini diambil dari pengalaman sukses di Sulawesi Tenggara, yang menunjukkan efektivitas koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan rumah layak huni.
Neyla Saida Anwar, Pimpinan Pengawasan dan Pengendalian Baznas RI, menegaskan bahwa sistem gotong royong ini tidak hanya mempercepat realisasi pembangunan, tetapi juga memperkecil beban anggaran daerah yang terbatas. Ia menyoroti keterlibatan TNI/Polri, perbankan, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam membantu aspek legalitas tanah dan perizinan, sehingga proses pembangunan dapat berjalan lancar tanpa hambatan hukum. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan program dapat berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.
Program yang diusung mencakup berbagai bentuk pemberdayaan ekonomi, seperti Baznas Microfinance Masjid dan Z-Auto, serta implementasi Rumah Layak Huni Baznas (RLHB) berbasis gotong royong. Neyla menekankan bahwa semua penyaluran dana wajib memperhatikan tiga prinsip utama: Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Prinsip ini menjadi fondasi penting untuk mencegah potensi masalah hukum, terutama dalam kasus pembangunan rumah di atas tanah yang bukan milik penerima manfaat (mustahik).
Di sisi lain, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani menyampaikan bahwa kondisi sosial ekonomi daerah saat ini masih menghadapi tantangan besar. Jumlah rumah tidak layak huni yang tercatat mencapai 67.632 unit, sementara angka kemiskinan ekstrem tetap menjadi prioritas penanganan. Ia menyambut baik sinergi dengan Baznas RI dan daerah, menilai kolaborasi ini sebagai bentuk dukungan nyata untuk mempercepat perbaikan kualitas hidup masyarakat. Ia berharap kerja sama ini dapat terus diperkuat demi keberlangsungan program yang bermakna.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

DPD RI Dorong Tindak Lanjut Rekomendasi BPK untuk Perbaikan Keuangan Daerah
DPD RI berkomitmen menindaklanjuti temuan BPK terkait masalah keuangan daerah yang berulang, dengan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bersama pemerintah daerah.
10 Oktober 2026

Status Gunung Anak Krakatau Naik Jadi Siaga Sejak 9 Oktober 2026
BPBD Lampung resmi menaikkan status Gunung Anak Krakatau ke level III siaga berdasarkan analisis aktivitas vulkanik dan data pengamatan real-time.
10 Oktober 2026

Generasi Djempolan Hadir di Ambon Dorong Literasi Keuangan Digital
Program edukasi keuangan Kredivo hadir untuk pertama kalinya di Ambon, menekankan pentingnya literasi finansial bagi generasi muda di kawasan Indonesia Timur.
10 Oktober 2026

Target Pajak 2026: Tertunda Rp750 Triliun, DJP Percepat Penagihan
DJP menyatakan masih harus mengejar setoran pajak sebesar Rp750 triliun hingga akhir tahun meski realisasi hingga September mencapai 68,2% dari target APBN 2026.
10 Oktober 2026
Berita Lainnya

Komdigi Perluas Penindakan Judi Online ke Aliran Dana
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.43 WITA

Kopi dalam Tradisi Sufi: Kisah Mistis yang Tak Terbukti sebagai Ajaran Rasul
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.43 WITA

Asal Usul Pasal 'Gibran Banget' Diklarifikasi DPR
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.43 WITA

Rumah Makan Selera Lidah Orang Indonesia
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.42 WITA

BGN Bantah Kaitan dengan Lokasi Penemuan Mayat di Kendal
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.42 WITA

Perlindungan Karya Jurnalistik di Era Digital Harus Diperkuat
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.42 WITA

Demokrat Tekankan Fokus pada Tugas Pemerintahan, Belum Bahas Capres 2029
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.42 WITA

Evakuasi Medis ABK Korban Penyanderaan Perompak Somalia
Sabtu, 10 Oktober 2026, 15.41 WITA

