CFIRST Tegaskan Kedaulatan Indonesia dalam Forum Internasional

Kendari, ıNarasikita - Francesca Albanese diminta memperhatikan konteks multikultural dan keberagaman Indonesia saat berbicara di forum internasional, khususnya dalam forum Ubud Writers & Readers Festival. Arif “Gepeng” Mirdjaja, Direktur CFIRST dan aktivis 1998, menekankan pentingnya menghormati kebebasan beragama serta nilai-nilai toleransi yang menjadi fondasi sosial bangsa. Ia menegaskan bahwa ruang publik di Indonesia tidak boleh dimanfaatkan untuk menyebarkan narasi yang memperkeruh suasana atau memicu polarisasi sosial.

Kehadiran tokoh internasional di Indonesia, menurut Arif, harus didasarkan pada penghormatan terhadap keragaman identitas dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki keberpihakan sendiri dalam menangani isu-isu global, termasuk konflik di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967. “Indonesia berdaulat dalam menentukan posisi politik luar negerinya, dan tidak perlu diberi tahu oleh pihak lain bagaimana harus bersikap,” tegasnya.

Arif juga menyoroti pentingnya konsistensi dan objektivitas dalam menyampaikan pernyataan soal hak asasi manusia. Ia menekankan bahwa prinsip HAM harus diterapkan secara universal, tanpa diskriminasi. Setiap dugaan pelanggaran, siapa pun pelakunya, harus ditangani secara adil dan berbasis bukti. “Penghukuman atau kritik tidak boleh ditujukan hanya pada satu pihak, apalagi jika tanpa verifikasi yang memadai,” ujarnya.

Ia juga mempertanyakan metode dan sumber data yang digunakan oleh Albanese dalam menyampaikan informasi tentang kondisi di Jalur Gaza. Arif menekankan bahwa klaim tentang situasi konflik harus disertai transparansi mengenai sumber informasi, proses verifikasi, serta keterbatasan akses lapangan yang memengaruhi akurasi data. Menurutnya, keberadaan di forum internasional bukan berarti bebas dari tanggung jawab akademik dan etika keberpihakan.

Pesan utama dari pernyataan ini adalah perlunya penghormatan terhadap kedaulatan negara dalam menyikapi isu global, sekaligus pentingnya menyampaikan informasi dengan standar akuntabilitas tinggi. Indonesia, sebagai negara dengan komposisi sosial yang kompleks, menuntut pendekatan yang bijak, objektif, dan tidak memihak dalam setiap pernyataan yang menyangkut kebijakan luar negeri.