Data Pribadi Menteri Digital Bocor, Kecurigaan Keamanan Siber Meningkat

Kendari, ıNarasikita - Seorang kreator konten mengungkap adanya dugaan penyebaran data pribadi Menteri Komunikasi dan Digital melalui platform digital, dengan menyertakan bukti berupa foto KTP, detail keluarga, hingga akses password. Dalam rekaman yang dibagikan secara daring, pihak tersebut menyebut data tersebut dijual dengan harga Rp2.000 di Telegram, jauh lebih murah dibandingkan data individu biasa yang dihargai Rp10.000. Ia menegaskan bahwa informasi tersebut bukan hasil peretasan, melainkan hasil dari perdagangan data ilegal yang telah tersebar luas.

Kreator tersebut mengaku telah beberapa kali menghadap ke Kementerian Komunikasi dan Digital untuk melaporkan temuan celah keamanan sistem dan meminta tindakan, namun belum mendapat respons signifikan. Ia menekankan bahwa laporan ini bukan bentuk penyebaran sensasi, melainkan upaya edukasi terhadap risiko keamanan data yang semakin mengancam. Ia meminta Menteri Komdigi memanfaatkan kewenangannya untuk memperkuat perlindungan data dan menindak praktik perdagangan informasi pribadi secara ilegal.

Pihak Kementerian Komunikasi dan Digital merespons dengan menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengusut dugaan penyebaran data ilegal tersebut. Menurut keterangan resmi dari Dirjen Pengawasan Ruang Digital, data yang beredar diyakini merupakan data lama yang kembali viral, namun tetap ditindaklanjuti secara hukum. Penyelidikan dilakukan untuk mengidentifikasi sumber penyebaran dan pihak-pihak terkait, termasuk platform yang digunakan untuk perdagangan data.

Langkah penindakan yang diambil meliputi pemblokiran akses ke situs-situs yang teridentifikasi sebagai sarana penyebaran data pribadi ilegal. Pihak kementerian menekankan pentingnya kerja sama lintas institusi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah penyebaran informasi pribadi tanpa izin. Mereka juga menegaskan bahwa penyebaran data pribadi tanpa dasar hukum dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Kementerian menilai ancaman terhadap keamanan data sebagai tantangan kompleks yang tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga lintas batas. Data yang pernah bocor dapat muncul kembali melalui berbagai saluran digital, sehingga penanganannya memerlukan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Upaya pencegahan harus dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan untuk menjaga integritas informasi pribadi di era digital.