Demonstrasi Ricuh di Tirana, Rama Sebut Ada Perang Hibrida

Kendari, ıNarasikita - Aksi protes di ibu kota Albania, Tirana, kembali memanas setelah sepekan berlangsung dalam skala besar dan melibatkan ribuan warga. Aksi yang awalnya dipicu oleh ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan tinggi dan dugaan korupsi pemerintah kini menyebar ke berbagai sektor masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan pelajar. Kekerasan terjadi secara berulang, dengan demonstran melemparkan batu, bom molotov, dan kembang api, sementara aparat mengandalkan meriam air, gas air mata, dan peluru karet untuk membubarkan massa.

Sebanyak 300 orang mengalami luka-luka dalam rentang waktu tersebut, dengan lebih dari separuh korban berasal dari kepolisian. Beberapa gedung pemerintah, termasuk kantor Kementerian Pendidikan, mengalami kerusakan serius akibat pembakaran dan pelemparan benda tajam. Sejumlah toko di kawasan pusat kota juga dirusak, menunjukkan dampak luas dari kerusuhan yang berlangsung dalam waktu terus-menerus.

Perdana Menteri Edi Rama menyatakan bahwa gejolak sosial yang terjadi bukan hanya hasil dari ketidakpuasan masyarakat, tetapi bagian dari strategi perang hibrida yang dipimpin oleh negara asing. Ia menuding Rusia dan Iran sebagai aktor utama dalam penyebaran informasi menyesatkan di media digital. Menurut Rama, aksi demonstrasi yang kian brutal memanfaatkan isu nyata seperti kenaikan biaya hidup, keterbatasan perumahan terjangkau, dan ketidakpastian masa depan, yang kemudian dimanipulasi untuk menyerang stabilitas pemerintahan.

Dalam pernyataan resmi, Rama juga mengungkapkan rencana kebijakan baru, termasuk pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dan penyesuaian batas usia pertanggungjawaban pidana. Di tengah tekanan politik, sejumlah dosen universitas menggelar aksi solidaritas, membawa spanduk yang menuntut penghentian kekerasan terhadap mahasiswa dan mendesak Rama mundur dari jabatannya.

Aksi ini bermula dari kontroversi pembangunan resor yang dikaitkan dengan keluarga mantan Presiden AS Donald Trump, namun kini berkembang menjadi gerakan nasional menentang korupsi dan ketidakadilan sistemik. Tuntutan untuk pergantian kepemimpinan pemerintah terus menguat, seiring dengan meningkatnya kekecewaan terhadap kinerja pemerintah dalam menangani isu-isu sosial dan ekonomi.