Desil Naik-Turun Akibat Data Baru, Pemerintah Perbaiki Akurasi DTSEN

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Sosial mengungkapkan bahwa fluktuasi posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) disebabkan oleh integrasi sekitar 12 juta data baru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang belum melalui verifikasi menyeluruh. Perubahan tersebut menimbulkan ketidakpastian di masyarakat, terutama terkait kelangsungan akses terhadap bantuan sosial. Namun, pemerintah telah menangani masalah ini dengan menerbitkan versi terbaru DTSEN, yaitu Volume 3.1, yang telah diperbaiki secara teknis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa lonjakan perubahan desil tidak serta-merta menghapus hak penerima bantuan. Ia menegaskan bahwa penetapan penerima bansos dilakukan secara berkala, terutama menjelang penyaluran tiap bulan, sehingga perubahan data tidak otomatis menyebabkan pencabutan bantuan. "Data yang belum diverifikasi memang menimbulkan gejolak, tetapi kini sudah diperbaiki. Dalam satu hingga dua minggu ke depan, akurasi data akan lebih stabil," ujarnya.

Ahli Kebijakan Strategis Kementerian Sosial, Andy Kurniawan, menjelaskan bahwa desil bukan indikator langsung tingkat kesejahteraan atau penghasilan. Desil adalah sistem peringkat relatif yang membagi populasi nasional ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan kesejahteraan. Perubahan posisi desil bisa terjadi meski kondisi ekonomi seseorang tetap stabil, jika terjadi perubahan pada kelompok lain dalam data nasional, seperti akibat bencana yang memperbesar jumlah penduduk miskin di wilayah tertentu.

Menurut Andy, desil hanya menjadi alat prioritas saat jumlah calon penerima melebihi kuota. Dalam kasus penerimaan terbatas, desil digunakan untuk menentukan siapa yang lebih layak. Namun, tidak semua penerima bantuan sosial ditentukan hanya dari desil—setiap program memiliki kriteria tersendiri. Ia menekankan bahwa kenaikan desil bukan berarti seseorang menjadi lebih kaya, dan penurunan bantuan tidak terjadi karena alih anggaran, melainkan karena kuota yang terbatas.

Sebagai respons atas ketidakstabilan data, BPS telah merilis DTSEN Volume 3.1 untuk menyempurnakan hasil pemeringkatan. Kementerian Sosial mengimbau masyarakat yang merasa data dirinya tidak sesuai untuk melakukan pemutakhiran melalui desa atau kelurahan, pendamping PKH, pemerintah daerah, atau melalui aplikasi Cek Bansos dan saluran pengaduan resmi pemerintah.