Dolar Rp6.550 di Tangan Habibie, Rahasia Kebijakan yang Mengguncang Krisis

Kendari, ıNarasikita - Pada masa krisis moneter 1998, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sempat meroket hingga Rp16.800. Namun dalam kurun waktu singkat, saat BJ Habibie menjabat presiden, angka itu turun drastis menjadi Rp6.550. Langkah tersebut menjadi salah satu pencapaian utama dalam masa kepemimpinannya, meski ia bukan ekonom dan berasal dari latar belakang teknokrat pesawat terbang. Kebijakan yang diambilnya tidak hanya menstabilkan mata uang, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

Salah satu langkah krusial adalah restrukturisasi sistem perbankan yang sempat lumpuh akibat kebijakan liberalisasi di era Orde Baru. Habibie menggabungkan empat bank milik negara menjadi satu entitas baru, Bank Mandiri, sekaligus memperkuat kemandirian Bank Indonesia. Ia juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang memisahkan BI dari pengaruh pemerintah, menjadikannya lembaga yang independen, objektif, dan bebas dari intervensi politik—sebuah fondasi penting bagi kestabilan moneter jangka panjang.

Di sisi lain, ia menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berbunga tinggi. Instrumen ini berhasil menarik dana dari masyarakat ke perbankan, mengurangi peredaran uang tunai, dan menurunkan suku bunga dari puncak 60% menjadi belasan persen dalam waktu relatif singkat. Kebijakan ini tidak hanya memperkuat likuiditas perbankan, tetapi juga memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan.

Untuk menjaga kestabilan harga pokok, Habibie mempertahankan subsidi listrik dan bahan bakar minyak, sehingga harga kebutuhan dasar tetap terjangkau di tengah tekanan ekonomi. Ia juga mengajak masyarakat berhemat melalui kebijakan tak lazim, seperti menyarankan puasa pada hari Senin dan Kamis, sebagai upaya menekan konsumsi saat krisis. Meski kontroversial, langkah tersebut mencerminkan pendekatan pragmatis yang menekankan disiplin ekonomi dan solidaritas sosial.