Dua Tahun Pemerintahan Prabowo: Kemajuan Hukum dan Penegakan Keadilan

Kendari, ıNarasikita - Dalam evaluasi terhadap perkembangan kebijakan hukum pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, anggota Komisi III DPR RI menyebutkan adanya terobosan mendasar dalam sistem perundang-undangan. Salah satu buktinya adalah disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang menjadi fondasi baru bagi pendekatan keadilan di Indonesia. Perubahan ini menandai pergantian paradigma dari sistem hukum yang cenderung represif menuju model keadilan restoratif yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi.

Di samping itu, pemerintah dan DPR berhasil mengesahkan dua regulasi penting: Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua UU ini dianggap sebagai langkah strategis dalam menjamin hak dasar pekerja, terutama kelompok rentan yang selama ini kurang terlindungi secara hukum. Kedua produk hukum ini dinilai mampu memperkuat kualitas kerja dan menjamin perlindungan sosial yang lebih inklusif.

Selain perbaikan regulasi, penegakan hukum juga ditekankan tanpa memandang jabatan atau kedudukan. Banyak kasus korupsi yang ditangani secara tegas, melibatkan pejabat tinggi seperti bupati hingga menteri. Kegiatan penegakan hukum ini disebut sebagai bukti komitmen pemerintah terhadap akuntabilitas dan transparansi. Menurut anggota parlemen tersebut, langkah-langkah ini merupakan bentuk nyata dari upaya membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Dalam konteks kebijakan lebih luas, legislator menegaskan bahwa arah pemerintahan Prabowo telah berjalan sesuai visi yang ditetapkan, terutama dalam mendorong ekonomi kerakyatan sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa meski masih ada kekurangan dalam implementasi, seluruh elemen yang terlibat siap berkolaborasi untuk memperbaiki sistem demi kepentingan bersama.