Gibran dan Ijazah SMA: MK Tolak Gugatan, Bobby Minta Fokus pada Kebutuhan Rakyat

Kendari, ıNarasikita - Mahkamah Konstitusi telah menghentikan gugatan terkait kelengkapan ijazah SMA yang menjadi syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2024. Dalam putusannya, MK menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena para penggugat tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permasalahan tersebut. Meski demikian, lembaga konstitusi tidak menemukan dokumen resmi yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA di luar negeri, meskipun secara fakta ia telah menyelesaikan pendidikan sarjana di luar negeri.

Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara dan adik ipar Gibran, menanggapi putusan tersebut dengan menekankan kesamaan logika dalam persoalan ijazah. Ia menyoroti bahwa sebelumnya Presiden Joko Widodo pernah menjadi sorotan soal ijazah sarjana, dan kini giliran ijazah SMA Gibran yang dipertanyakan. “Kalau Pak Jokowi dulu dipermasalahkan sarjananya, sekarang Mas Gibran dipermasalahkan SMA-nya. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya,” ujarnya dalam pernyataan yang disampaikan Jumat (9/10).

Bobby juga menyampaikan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA yang menjadi dasar untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi di luar negeri, dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana secara resmi. Ia menegaskan bahwa secara hukum dan fakta, Gibran telah memenuhi syarat pendidikan sebagai calon wakil presiden. Ia menilai, lebih penting bagi publik dan pihak-pihak terkait untuk tidak terjebak dalam perdebatan administratif yang tidak menyelesaikan persoalan nyata.

Dalam konteks yang lebih luas, Bobby menekankan perlunya fokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat. Ia mengingatkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. “Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu,” tegasnya. Menurutnya, energi yang digunakan untuk mempertanyakan dokumen administratif seharusnya dialihkan untuk menyelesaikan permasalahan struktural yang lebih mendalam.