Prancis Tanggapi Demo Pelajar dengan Rekrut 3.000 Guru Pengganti

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Prancis mengumumkan langkah strategis untuk menanggulangi krisis tenaga pengajar di sekolah menengah atas setelah gelombang aksi demonstrasi berkepanjangan oleh pelajar di berbagai wilayah. Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyatakan komitmen penuh untuk menempatkan 3.000 guru pengganti dalam waktu dekat, khususnya di sekolah-sekolah yang mengalami tekanan akibat absennya staf secara masif. Langkah ini menjadi respons langsung terhadap tuntutan pelajar yang menyoroti kondisi infrastruktur dan kualitas layanan pendidikan yang buruk.

Aksi protes yang melibatkan hampir 72 ribu orang ini dipicu oleh kondisi sekolah yang dikeluhkan semakin memburuk, terutama di daerah pinggiran. Banyak sekolah menunjukkan kerusakan fisik seperti atap bocor, dinding berlubang, toilet tidak berfungsi, hingga adanya tikus berkeliaran. Selain itu, ruang kelas terlalu padat, meja dan kursi tidak mencukupi, serta jumlah guru pengganti yang minim menyebabkan pembelajaran terganggu. Pelajar menegaskan bahwa ketidaksetaraan dalam akses pendidikan harus diakhiri demi keadilan sistem publik.

Geffray menegaskan bahwa guru pengganti akan segera dikerahkan ke 114 sekolah menengah dari total 3.700 sekolah yang terdampak, dengan prioritas pada institusi yang paling membutuhkan. Ia menekankan bahwa sistem pendidikan harus mampu memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang geografis atau sosial. “Tidak seharusnya ada yang lebih berpendidikan daripada yang lain hanya karena lokasi sekolahnya,” tegas seorang pelajar berusia 15 tahun, Jeanne, yang menjadi wakil suara gerakan.

Pemerintah juga mengakui bahwa beban kerja berlebihan dan gaji yang belum kompetitif menjadi salah satu faktor utama mengapa banyak guru tidak hadir. Dengan adanya penambahan guru pengganti, diharapkan beban kerja bisa berkurang dan kondisi belajar kembali stabil. Hingga saat ini, otoritas keamanan mencatat lebih dari 500 orang terlibat dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, namun mayoritas aksi tetap berjalan secara damai dan terorganisir.