Hampir 2.000 Orang Terdampak Keracunan Makanan dari Program MBG

Kendari, ıNarasikita - Sebanyak 1.906 warga dari berbagai wilayah di Indonesia dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rentang waktu Selasa hingga Kamis. Kasus terjadi secara serentak di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur; Kabupaten Rembang, Jawa Tengah; Kabupaten Agam, Sumatra Barat; dan Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Gejala yang dilaporkan mencakup mual, muntah, nyeri perut, diare, pusing, serta gatal, dengan sebagian korban membutuhkan penanganan medis intensif.

Di Kabupaten Rembang, 777 orang terdiri dari siswa dan guru SMAN 1 Lasem mengalami dampak setelah mengonsumsi MBG pada siang hari Rabu (2/9). Gejala muncul sejak malam hari dan memuncak pada Kamis pagi, dengan ratusan siswa berbondong-bondong menuju toilet. Sekolah kemudian memutuskan untuk memulangkan 1.174 siswa dan 95 tenaga pendidik, sementara 21 siswa diperiksa di UGD Puskesmas Lasem, empat di antaranya dirawat inap. Kepala sekolah, Juhartutik, menyatakan pihak SPPG desa setempat telah hadir untuk bertanggung jawab atas insiden ini.

Di Tana Toraja, 152 siswa dari dua SMP Negeri di Makale dilaporkan mengalami gejala serupa setelah mengonsumsi MBG dari SPPG Batupapan. Mereka dirawat di tiga fasilitas kesehatan setempat. Kepala SMP Negeri 1 Makale, Yohanis Pakiding, mengungkapkan bahwa kondisi massal memaksa sekolah segera menghubungi rumah sakit dan puskesmas untuk penanganan darurat. Sementara itu, di Kabupaten Agam, 276 orang terdiri dari siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan juga dilaporkan terdampak, sehingga pemerintah daerah menghentikan sementara distribusi makanan dari SPPG Pasia Laweh.

Pihak SPPG Soditan Lasem, yang menjadi penyedia makanan di Rembang, telah menyampaikan permohonan maaf dan menjamin seluruh biaya perawatan medis gratis hingga pemulihan sempurna. Mereka juga menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional dapur. Meski demikian, hingga saat ini belum ada satupun pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Kepala Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa jika terbukti ada kelalaian dan unsur pidana, maka pihak terkait tidak akan lagi dilindungi.