Hercules Minta Ara Sirait Hentikan Praktik Nakal di Era Prabowo

Kendari, ıNarasikita - Hercules Rosario de Marshal, ketua umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, menegaskan kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait agar tidak melanjutkan pola kerja yang dinilainya tidak bersih. Ia menekankan bahwa Ara, yang kini menjabat menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebaiknya tidak lagi mengandalkan cara-cara kotor yang pernah digunakan saat masih aktif di partai sebelumnya. Menurut Hercules, keberadaan Ara di posisi puncak pemerintahan harus diikuti kesadaran moral dan tanggung jawab terhadap rakyat.

Dalam pernyataan video yang tersebar di media sosial, Hercules menyampaikan bahwa dirinya memiliki pengalaman panjang dalam menangani lahan yang kini menjadi sorotan. Ia menegaskan bahwa tanah yang dipersengketakan bukanlah lahan kosong, melainkan telah dibebaskan secara finansial dengan biaya puluhan miliar rupiah. “Tanah itu bukan kosong. Saya sudah bersihkan, saya sudah bayar, uang puluhan miliar. Jangan sampai sekarang kamu mengklaim sebagai milik negara, padahal saya yang sudah mengeluarkan dana,” tegasnya.

Hercules menekankan bahwa pemerintah saat ini harus dipimpin oleh orang-orang yang benar-benar berjiwa nasionalis dan tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Ia menyebut dirinya sebagai petarung sejati yang berdarah merah putih, dan menilai bahwa Ara harus memilih antara tetap berada di jalur yang benar atau kembali ke cara-cara lama yang merugikan rakyat. Ia meminta Ara untuk tidak berpindah jalur secara tiba-tiba, lalu kembali mengambil keuntungan dengan cara-cara yang sama.

Pertemuan antara Hercules dan Ara pernah terjadi di lokasi lahan dekat rel kereta api Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang kini menjadi pusat sengketa. Ara sendiri menyatakan telah memverifikasi status lahan bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan memastikan bahwa tanah tersebut merupakan aset negara. Ia menyadari adanya pihak yang mempertanyakan klaim tersebut, tetapi tetap menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai aturan.