Impor Pangan Ancam Kesejahteraan Petani dan Swasembada Nasional

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor bahan pangan bukan sekadar isu logistik, melainkan persoalan strategis yang berpotensi memperparah kemiskinan dan melemahkan sektor pertanian dalam jangka panjang. Dalam paparannya, Menteri Zulkifli Hasan menyebut bahwa impor beras sebanyak 4,5 juta ton pada 2024 mengindikasikan kegagalan sistem pangan dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri. Ia menekankan bahwa ketiadaan pasokan beras impor pun akan memicu krisis sosial yang luas, terutama di kalangan masyarakat rentan.

Kondisi ini, menurut Zulhas, tidak terlepas dari dinamika harga yang tidak menguntungkan bagi petani. Ketika harga beras dipertahankan untuk menekan inflasi, petani justru mengalami kerugian karena tidak mampu menutup biaya produksi. Akibatnya, banyak petani memilih menyerah dan menjual lahan pertanian milik keluarga. Fenomena ini berdampak generasi berikutnya, di mana anak-anak petani tidak lagi memilih bertani karena dianggap tidak menguntungkan dan tidak menjamin kehidupan layak.

Nilai Tukar Petani (NTP) yang berada di kisaran 115 pada 2024 menjadi indikator nyata bahwa pendapatan petani belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dalam konteks ini, pemerintah terpaksa menyalurkan bantuan sosial kepada 60 hingga 70 juta orang, terutama dari desil 1 hingga 4, baik berupa beras maupun bantuan tunai. Hal ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan yang lemah memicu ketergantungan pada subsidi, bukan pada produksi dalam negeri yang berkelanjutan.

Ketergantungan impor tidak hanya terjadi pada beras, tetapi juga meluas ke komoditas strategis lain seperti gula putih (6 juta ton), kedelai (4 juta ton), gandum (13 juta ton), dan daging sapi (1 juta ekor per tahun). Zulhas menegaskan bahwa menganggap impor sebagai hal biasa adalah kesalahan besar. Ia mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan sekadar kebutuhan, melainkan kehormatan bangsa, yang harus dipertahankan demi keberlangsungan keluarga, petani, nelayan, dan peternak yang jumlahnya lebih dari 100 juta jiwa.