Indonesia Dorong Investasi Kanada Lewat ICA-CEPA

Kendari, ıNarasikita - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ICA-CEPA sebagai perjanjian dagang komprehensif pertama antara Kanada dan negara ASEAN, serta kemitraan ekonomi pertama Indonesia dengan kawasan Amerika Utara. Perjanjian ini telah disepakati secara resmi di Ottawa pada 2025 dan kini telah selesai diratifikasi oleh kedua pihak, memasuki tahap pengaturan teknis, termasuk penentuan aturan asal barang.

Melalui ICA-CEPA, Kanada akan menghapus atau menurunkan tarif pada lebih dari 90 persen pos tarif untuk produk Indonesia, sementara Indonesia berkomitmen mengurangi tarif pada hampir 86 persen pos tarif produk Kanada. Perjanjian ini menjadi fondasi penting bagi percepatan aliran investasi dan kerja sama bilateral yang lebih dalam di sektor-sektor yang saling melengkapi, seperti hilirisasi mineral kritis, energi terbarukan, agri-pangan, infrastruktur, serta jasa keuangan dan digital.

Airlangga menekankan bahwa keberhasilan implementasi ICA-CEPA bergantung pada kesiapan dunia usaha. Ia mengundang para pelaku industri Kanada untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menjajaki kolaborasi di berbagai sektor strategis. Ia menegaskan bahwa pemerintah sedang membangun kerangka regulasi dan dukungan kebijakan yang memadai untuk mendukung investasi berkelanjutan dan inklusif.

Dalam forum CABC Executive Dialogue yang berlangsung di Toronto, Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap peran Canada-ASEAN Business Council sebagai jembatan antara pelaku usaha Kanada dan negara-negara ASEAN. Ia menekankan bahwa Indonesia menawarkan pasar yang besar, stabil, dan memiliki manajemen pertumbuhan yang disiplin. Dialog ini, menurutnya, menjadi ruang strategis untuk mengubah gagasan menjadi tindakan nyata.

Pada kesempatan yang sama, Airlangga berdialog dengan Menteri Industri Kanada, Mélanie Joly, serta para pemimpin perusahaan seperti Sun Life dan AtkinsRealis, membahas potensi kerja sama di bidang energi nuklir, transisi energi, ketahanan pangan, dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini harus berbasis pada kepercayaan, konsistensi kebijakan, dan komitmen bersama untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan bagi kedua negara.