Indonesia Perlu Hilirisasi Terintegrasi untuk Manfaat Maksimal

Kendari, ıNarasikita - Indonesia perlu mengubah paradigma eksploitasi sumber daya alam dari bentuk mentah ke proses industri yang terhubung secara utuh. Menurut pakar dari Universitas Indonesia, langkah ini bukan sekadar membangun pabrik pemurnian, melainkan menciptakan rantai produksi yang menyambungkan hulu hingga hilir, mulai dari tambang, pengolahan, hingga produk akhir siap pasarkan. Tanpa keterpaduan sistem ini, nilai ekonomi dari kekayaan alam akan tetap rendah, meski cadangan melimpah.

Dengan cadangan nikel mencapai 42% dari total global, serta posisi teratas dalam cadangan timah dan peringkat tinggi untuk bauksit, emas, batu bara, dan tembaga, Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menjadi pusat industri mineral. Namun, kendala utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada ketiadaan keterpaduan rantai nilai. Kepemilikan asing atas sebagian cadangan strategis juga menghambat optimalisasi manfaat nasional, yang seharusnya sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3).

Pemerintah telah menetapkan dua prioritas strategis dalam program hilirisasi: meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor. Salah satu contoh konkret adalah kebutuhan kabel bawah laut yang selama ini dipasok dari luar. Dengan cadangan tembaga yang besar, produksi dalam negeri seharusnya mampu memenuhi kebutuhan domestik terlebih dahulu, baru kemudian diekspor jika surplus.

Kunci keberhasilan hilirisasi bukan hanya pada pembangunan smelter, tetapi pada ketersediaan pasokan bahan baku dari hulu dan keberadaan industri hilir yang mampu menyerap hasil olahan. Tanpa keduanya, fasilitas pemurnian hanya menjadi titik tengah yang tidak berdampak signifikan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi industri harus diukur dari keterpaduan sistem, bukan sekadar jumlah pabrik yang berdiri.