Inggris Siap Terapkan Tarif 45 Persen untuk Mobil Listrik China

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Inggris sedang menyusun kebijakan tarif impor sebesar 45 persen terhadap kendaraan listrik dari Tiongkok, langkah yang menandai kekhawatiran mendalam terhadap dominasi produk bersubsidi China di pasar domestik. Keputusan ini dipicu oleh tudingan terhadap praktik perdagangan tidak sehat, termasuk penjualan di bawah harga pasar yang disebut sebagai dumping, yang berpotensi merusak ekosistem industri otomotif lokal. Kebijakan serupa telah diterapkan Uni Eropa, dan kini Inggris berupaya menyelaraskan kebijakan demi menjaga daya saing dan stabilitas pasar.

Langkah ini juga merupakan respons terhadap tekanan regulasi "Made in Europe" yang mewajibkan produk yang dipasarkan di wilayah Eropa harus memenuhi standar produksi lokal. Tanpa harmonisasi kebijakan tarif, produsen otomotif Inggris yang menyediakan komponen untuk pasar Eropa berisiko kehilangan akses karena dianggap melanggar aturan tersebut. Hal ini memperburuk ketergantungan ekonomi Inggris terhadap pasar Eropa, terutama dalam sektor manufaktur yang masih belum sepenuhnya mandiri pasca-Brexit.

Menteri Bisnis, Inovasi, Sains, dan Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, menjadi sosok utama di balik penyusunan kebijakan ini, yang diharapkan bisa menyeimbangkan kepentingan domestik dengan kewajiban eksternal. Meski belum final, upaya ini mencerminkan kebijakan defensif yang diperlukan mengingat keterbukaan pasar terhadap produk impor dan ancaman terhadap industri dalam negeri. Kekhawatiran utama adalah keberlangsungan produsen lokal yang kesulitan bersaing dengan harga yang dipengaruhi subsidi pemerintah Tiongkok.

Pemerintah belum secara resmi mengonfirmasi pelaksanaan tarif tersebut, tetapi menyatakan sedang mempertimbangkan langkah-langkah pengamanan pasar. Pernyataan resmi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan keberlanjutan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa. Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya soal proteksi, tetapi juga upaya strategis menjaga integritas rantai pasok yang terpapar dinamika geopolitik global.