Surabaya Perluas Penggunaan Kendaraan Listrik Dinas

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Kota Surabaya kini memperluas penerapan kendaraan listrik dalam operasional dinas pemerintah, menjadikan penggunaan mobil dan motor listrik sebagai bagian dari strategi penghematan anggaran dan penurunan emisi. Di halaman kantor pemerintahan, suara mesin bensin yang dahulu khas kini mulai tergantikan oleh keheningan halus kendaraan listrik yang beroperasi tanpa knalpot. Perubahan ini bukan sekadar peralihan teknologi, melainkan bagian dari rencana tata kelola mobilitas publik yang lebih berkelanjutan dan terukur.

Sebanyak 42 unit kendaraan listrik, termasuk kendaraan milik Wali Kota Eri Cahyadi, saat ini beroperasi secara penuh melalui skema sewa. Penggunaan skema tersebut dipilih karena mampu menekan risiko kerugian akibat penyusutan nilai kendaraan serta memindahkan beban perawatan ke penyedia layanan. Anggaran yang dikeluarkan untuk sewa mencapai Rp13 juta per unit per bulan, sehingga total biaya tahunan mencapai sekitar Rp6,552 miliar. Angka ini menjadi dasar evaluasi terhadap efektivitas pengelolaan kendaraan dinas berbasis listrik.

Keputusan ini didukung oleh analisis menyeluruh terhadap biaya kepemilikan jangka panjang, termasuk pengisian listrik, pemeliharaan rutin, asuransi, perbaikan, serta risiko teknologi seperti degradasi baterai. Dalam konteks tersebut, keberhasilan tidak ditentukan oleh jumlah kendaraan listrik yang digunakan, melainkan pada efisiensi penggunaan anggaran publik dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota menekankan bahwa tujuan utama bukan hanya mengganti jenis bahan bakar, tetapi menciptakan sistem mobilitas yang lebih responsif dan ramah lingkungan.

Pada 2024, Surabaya telah mempersiapkan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk pengadaan 70 kendaraan listrik, namun memilih skema sewa sebagai solusi yang lebih fleksibel dan terkontrol. Skema ini juga memungkinkan penambahan titik pengisian daya secara bertahap, sejalan dengan pengembangan infrastruktur listrik kota. Penerapan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjadikan transportasi publik sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan, bukan sekadar proyek teknologi semata.