Insentif Dapur MBG Disesuaikan Berdasarkan Kapasitas dan Kualitas Layanan

Kendari, ıNarasikita - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan perubahan skema insentif operasional bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sebelumnya memberikan alokasi tetap Rp6 juta per hari tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas layanan. Kepala BGN Sudaryono menyatakan bahwa aturan baru ini sedang dalam tahap harmonisasi dengan Kementerian Keuangan, meski proses tersebut memerlukan waktu lebih panjang dari yang diharapkan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk menciptakan keadilan dalam penyaluran dana dan meningkatkan efisiensi program.

Pembaruan skema insentif akan memperhitungkan variabel seperti jumlah penerima manfaat, kapasitas produksi, serta kualitas pangan yang disajikan. Menurut Sudaryono, sistem yang sebelumnya menerapkan pembayaran seragam tidak memperhatikan perbedaan kondisi lapangan, sehingga perlu direvisi agar lebih akuntabel dan berbasis kinerja. Dalam praktiknya, dapur yang melayani lebih banyak penerima manfaat dan memiliki standar operasional tinggi akan mendapatkan insentif yang lebih besar, sebaliknya, dapur dengan kapasitas rendah tetap mendapat dukungan sesuai kebutuhan.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa penataan data penerima manfaat menjadi salah satu fondasi utama dalam penyusunan formula baru. Setelah data diverifikasi dan dinyatakan valid, insentif tidak lagi bersifat tetap, melainkan dinamis sesuai kinerja dan kebutuhan lapangan. Selain itu, BGN juga mempertimbangkan indikator kualitas seperti keamanan pangan, standar gizi, dan keberlanjutan layanan sebagai bagian dari penilaian alokasi dana.

Proses penataan jaringan SPPG juga dilakukan secara bertahap, termasuk penggabungan dapur di wilayah dengan jumlah penerima manfaat yang terbatas untuk menghindari pemborosan sumber daya. Langkah ini sejalan dengan upaya optimalisasi efektivitas program, terutama dalam konteks distribusi bantuan pemerintah yang berbasis pada kinerja dan dampak nyata. Perubahan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan akuntabilitas anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis.