Rasio Pajak RI Mendekati 10%, DPR Soroti Kinerja Penerimaan

Kendari, ıNarasikita - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengungkap kekhawatiran terhadap tren penurunan rasio pajak nasional yang kini berada di kisaran hampir 10%. Ia menekankan bahwa angka tersebut jauh di bawah level tertinggi yang pernah dicatat pada 2004, yakni 12,71%, dan menandakan perlunya perbaikan sistem penerimaan negara secara menyeluruh.

Menurut Misbakhun, ketidakmampuan mencapai target penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah, terutama Kementerian Keuangan. Ia menyoroti bahwa realisasi pendapatan perpajakan pada 2025 hanya mencapai 89,05% dari target, atau sebesar Rp2.231,84 triliun dari total target Rp2.490,91 triliun, sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp259 triliun.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan negara membiayai program pembangunan dan menjaga defisit APBN tetap dalam batas aman, termasuk target defisit 2,4% pada tahun 2027. Misbakhun menekankan bahwa penerimaan negara bukan sekadar angka, melainkan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah dan konsumsi rumah tangga yang saling menggerakkan.

Ia menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan insentif fiskal seperti tax holiday, pembebasan pajak, dan penangguhan pembayaran pajak yang selama ini diberikan kepada sektor usaha. Menurutnya, insentif tersebut harus dievaluasi secara objektif untuk menilai efektivitasnya dalam mendorong investasi dan aktivitas ekonomi, atau justru berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara.