Investasi Rp2,8 T, PSEL Bogor Raya 1 Siap Olah 500 Ribu Ton Sampah Tahunan

Kendari, ıNarasikita - Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 secara resmi diluncurkan di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, pada Kamis (17/9). Proyek yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ini memiliki nilai investasi sebesar Rp2,8 triliun dan dirancang mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun. Penandatanganan perjanjian jual beli listrik (PJBL) menjadi milestone penting dalam tahap awal pelaksanaan, menandai dimulainya proses komersialisasi energi dari limbah.

Dengan mengacu pada standar lingkungan EU IED, proyek ini diharapkan mampu menurunkan emisi dari tempat pembuangan akhir (TPA) hingga 80 persen dan mengurangi emisi karbon sekitar 640 ribu ton setara CO2 per tahun. Kapasitas pengolahan yang mencapai 500 ribu ton per tahun setara dengan sekitar 45 persen dari total timbunan sampah yang dihasilkan oleh wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Selain itu, kebutuhan lahan untuk TPA diperkirakan berkurang hingga 80 persen, menunjukkan dampak besar terhadap pengelolaan ruang dan lingkungan.

Dalam proses pemilihan pelaksana, Danantara melibatkan lebih dari 60 ahli dari berbagai bidang, termasuk teknik, hukum, keuangan, dan lingkungan. Tim ini memiliki pengalaman luas dalam proyek PSEL di Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah, serta dalam negeri, menjamin kualitas dan transparansi dalam pengelolaan proyek. Menurut CIO BPI Danantara, Pandu Sjahrir, keberhasilan proyek ini tidak hanya berdampak ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja sekitar 1.200 orang dan menyuplai listrik hijau bagi lebih dari 100.000 rumah di wilayah Bogor Raya.

Menteri Lingkungan Hidup, Moh Jumhur Hidayat, menegaskan target penyelesaian proyek dalam waktu maksimal dua tahun sejak peresmian. Ia menekankan bahwa meskipun PSEL akan mulai beroperasi dalam dua tahun ke depan, penanganan sampah tetap harus berjalan secara intensif selama masa konstruksi. Proyek ini merupakan bagian dari strategi nasional menuju kondisi zero waste pada 2029, dengan pemerintah terbuka untuk mengintegrasikan berbagai teknologi pengolahan sampah lainnya guna mencakup seluruh wilayah Indonesia yang belum terjangkau.