Insentif untuk Pemda Berprestasi Segera Disalurkan

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Dalam Negeri akan menyalurkan insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan Apresiasi Pemda Berprestasi sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi dan kinerja optimal di tingkat daerah. Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) saat meninjau lokasi pelaksanaan acara di Balikpapan, Kalimantan Timur. Insentif ini dimaksudkan sebagai bentuk penyemangat bagi daerah lain yang berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemberian insentif bukan sekadar penghargaan formal, melainkan upaya strategis untuk menumbuhkan motivasi dan kompetisi sehat antar daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Arief M Edie menekankan pentingnya memastikan bahwa pemerintah pusat tidak hanya berperan dalam pengawasan atau penindakan, tetapi juga memberikan apresiasi dan reward bagi kinerja yang baik. Dengan demikian, nilai-nilai inovasi dan akuntabilitas di daerah dapat terus diperkuat.

Penghargaan ini dinilai berdasarkan empat pilar utama: pendidikan, kesehatan, pengelolaan sampah, dan perumahan. Dalam aspek kesehatan, pemerintah daerah diminta memastikan akses layanan kesehatan yang merata, termasuk penyediaan ambulans gratis atau layanan antar ke fasilitas rujukan bagi warga kurang mampu. Pemantauan Posyandu juga menjadi kunci dalam menjaga kesehatan balita dan ibu hamil. Sementara itu, dalam pendidikan, prioritas diberikan pada ketersediaan akses sekolah yang aman, nyaman, serta bebas beban ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk isu perumahan, Pemda diminta melakukan pendataan rumah tak layak huni dan mengusulkannya ke kementerian terkait agar mendapat perhatian dan dukungan perbaikan. Upaya ini bertujuan agar kehadiran negara dirasakan secara nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Acara Apresiasi Pemda Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan akan berlangsung hari ini pukul 19.00 WITA di Hotel Platinum, Balikpapan, dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, kepala daerah dari seluruh wilayah Kalimantan, serta Kepala BPS.