IRS Perketat Pemeriksaan Laba Perusahaan Multinasional
Otoritas pajak AS memperluas kampanye penegakan transfer pricing, menargetkan perusahaan raksasa seperti Coca-Cola, Meta, dan UnitedHealth dengan klaim kewajiban pajak tambahan hingga US$20 miliar.
Redaksi iNarasikita·Jumat, 4 September 2026, 14.26 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kendari, ıNarasikita - Otoritas pajak Amerika Serikat, Internal Revenue Service (IRS), kembali memperkuat upaya penegakan kepatuhan perpajakan terhadap perusahaan multinasional, khususnya yang diduga memanfaatkan struktur transfer pricing untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif rendah. Meski pemerintahan baru menyatakan keinginan keluar dari kesepakatan pajak global, kebijakan ini justru tidak menghentikan momentum penyelidikan IRS terhadap praktik pengalihan laba. Fokus utama kini tertuju pada sejumlah korporasi besar yang dianggap telah memanipulasi struktur keuangan antar entitas global.
Salah satu kasus paling kompleks adalah sengketa dengan Coca-Cola, yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. IRS menagih tambahan pajak sebesar US$3,3 miliar pada 2015 terkait periode 2007–2009, menuduh perusahaan mengalihkan keuntungan dari aset tak berwujud—seperti merek dan logo—ke anak usaha di luar negeri tanpa nilai transfer yang wajar. Karena proses hukum yang berlarut-larut dan kelanjutan praktik serupa, nilai tagihan kini melonjak hingga US$20 miliar. Coca-Cola membantah dengan menyatakan bahwa operasi luar negeri telah melakukan investasi pemasaran signifikan yang sejalan dengan imbal hasil besar.
Perusahaan lain seperti Meta dan Amgen juga tengah menghadapi investigasi serupa. Amgen sempat menghadapi gugatan investor karena dianggap menutupi risiko pajak, yang kemudian dipandang oleh seorang hakim federal sebagai upaya penipuan semu—dibandingkan dengan kejujuran yang dibutuhkan. Sementara itu, Coca-Cola baru menyisihkan dana sekitar US$530 juta untuk potensi kewajiban pajak, meskipun nilai terburuk bisa mencapai US$14 miliar jika kalah di pengadilan.
Dalam konteks lebih luas, para analis memperkirakan bahwa jika IRS menang dalam kasus-kasus besar, pemerintah AS bisa mendapatkan kembali sekitar US$100 miliar dari sekelompok kecil perusahaan, termasuk denda dan bunga. Angka ini setara dengan sekitar 20 persen dari total penerimaan pajak penghasilan korporasi pada 2025. Meski dalam jangka pendek pelaksanaan kampanye terhambat karena pemangkasan anggaran, tren jangka panjang menunjukkan peningkatan jumlah sengketa, didorong oleh dominasi aset tak berwujud dalam struktur perusahaan modern.
Peningkatan nilai perusahaan dari kekayaan intelektual—yang mencapai 92 persen dari total nilai perusahaan di indeks S&P 500 pada 2025—menjadi kunci utama dalam dinamika ini. Karena aset tersebut mudah dipindahkan secara administratif tanpa perlu perpindahan fisik, praktik transfer pricing tetap menjadi celah strategis bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak. Di tengah beban utang pemerintah AS yang terus membengkak, kemungkinan besar tekanan pada korporasi untuk memikul beban pajak lebih besar akan semakin besar ke depan.
Komentar Pembaca (0)
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.
Berita Terkait

Chery AiMoga Ekspor 2.000 Robot ke Lebih dari 60 Negara
Perusahaan robotika AiMoga, kolaborator strategis Chery, telah mengirim lebih dari 2.000 unit robot ke lebih dari 60 negara secara kumulatif, dengan fokus ekspansi di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.
8 September 2026

Dampak Ekonomi Gangguan Penerbangan Akibat Abu Vulkanik Bisa Capai Rp100 Miliar
Gangguan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga Rp100 miliar jika berlangsung lebih dari lima hari tanpa respons cepat dari semua pihak terkait.
8 September 2026

Implementasi E20 Tahun 2028, Pemerintah Percepat Investasi Pabrik Etanol
Pemerintah menargetkan pencampuran etanol 20% dalam bensin (E20) mulai berlaku di seluruh Indonesia pada 2028, didukung percepatan pembangunan pabrik dan kebijakan tanpa cukai untuk bioetanol.
8 September 2026

Anggaran Cost Recovery Naik, Produksi Migas Turun: Mekeng Minta Transparansi
Ketua Komisi XII DPR mempertanyakan kenaikan cost recovery yang tak sejalan dengan penurunan produksi migas nasional, menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas atas penggunaan uang negara.
8 September 2026
Berita Lainnya

Wiper Tak Boleh Dinyalakan Saat Kaca Tertutup Abu Vulkanik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Perselisihan Antrean SPKLU Berujung Kekerasan Fisik
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Xiaomi Perkenalkan SUV Skynomad dengan Teknologi EREV di China
Selasa, 8 September 2026, 22.43 WITA

Startup AS Siap Kirim Wahana ke Alpha Centauri dengan Modal Rp265 Miliar
Selasa, 8 September 2026, 22.37 WITA

Purbaya Perkenalkan Skema Pinjaman Infrastruktur Berbasis DBH
Selasa, 8 September 2026, 22.36 WITA

Cukai Bioetanol Dihapus, Ekspektasi Bensin Hijau Capai E20 2028
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Potensi Ekonomi Syariah Capai Rp 343 Triliun
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA

Pemerintah Percepat Penyaluran B50, Targetkan 16,8 Juta KL di 2026
Selasa, 8 September 2026, 22.35 WITA


