Pertamina Perketat Pengawasan BBM Subsidi di Sumbar

Kendari, ıNarasikita - Pertamina Patra Niaga melakukan inspeksi mendadak bersama pemerintah daerah dan kepolisian di sejumlah SPBU Kota Padang guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai peraturan. Kegiatan ini melibatkan perwakilan Dinas ESDM Sumatera Barat, aparat kepolisian dari Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumbar, serta manajer wilayah Pertamina di daerah tersebut. Fokus utama sidak mencakup kelayakan transaksi, penggunaan QR Code, kondisi fasilitas, serta kepatuhan terhadap ketentuan distribusi.

Hasil lapangan menunjukkan sebagian besar SPBU beroperasi normal dan melayani masyarakat secara rutin. Namun, ditemukan sejumlah kendaraan dengan nomor polisi tidak sesuai saat melakukan pengisian BBM subsidi. Meski demikian, petugas SPBU menolak pengisian, menunjukkan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Penolakan tersebut menjadi bukti bahwa mekanisme pengawasan internal telah berjalan secara konsisten di lapangan.

Sejalan dengan upaya penguatan pengawasan, sepanjang tahun 2026 telah diterbitkan 31 sanksi terhadap lembaga penyalur, meliputi pembinaan dan penangguhan pasokan sementara. Selain itu, sekitar 5.000 nomor polisi terindikasi melakukan pembelian berulang telah diajukan untuk diblokir, sementara ribuan lainnya dimohonkan penghapusan data karena menunjukkan pola pembelian tidak sesuai aturan. Langkah ini bagian dari strategi digitalisasi pengawasan yang terus dikembangkan.

Dalam konteks pengelolaan, tiga SPBU telah dialihkan pengelolaannya sejak awal tahun, menjadikan total SPBU yang mengalami alih pengelolaan di Sumatera Barat mencapai enam unit. Proses alih pengelolaan dilakukan berdasarkan rekomendasi dari surat pembinaan yang telah dikeluarkan. Perusahaan menegaskan bahwa setiap pelanggaran, mulai dari pelanggaran ringan hingga berat, akan ditindaklanjuti sesuai prosedur tanpa kompromi.

Pertamina Patra Niaga terus mengoptimalkan sistem digital, termasuk pemantauan transaksi dan penggunaan QR Code, sebagai alat utama deteksi dini penyimpangan. Perusahaan mengimbau seluruh pelaku usaha penyalur untuk menjalankan aktivitas secara profesional dan taat aturan. Masyarakat juga didorong untuk membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukan. Laporan dugaan penyalahgunaan dapat disampaikan melalui layanan pelanggan 135. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan penegak hukum tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan program subsidi yang adil dan transparan.