Islandia Tolak Kembali Bahas Keanggotaan Uni Eropa

Kendari, ıNarasikita - Hasil resmi referendum yang digelar di Islandia menunjukkan sebanyak 52,8 persen pemilih memilih menolak pembukaan kembali negosiasi keanggotaan Uni Eropa, sementara 47,2 persen mendukung. Keputusan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang sebelumnya menjadikan proses tersebut sebagai prioritas utama. Kemenangan kubu penolak terasa nyata saat suara pertama diumumkan, dengan para pendukung bersorak di lokasi pemungutan suara, menandai keberhasilan kampanye yang intensif selama beberapa bulan terakhir.

Partisipasi pemilih dalam referendum kali ini mencatat rekor tinggi, bahkan melampaui tingkat partisipasi dalam pemilihan parlemen sebelumnya. Perdana Menteri Kristrun Mjöll Frostadóttir menyambut hasil ini sebagai bentuk keterlibatan aktif warga dalam isu strategis nasional. Ia menilai perdebatan yang berkembang selama kampanye telah memperdalam kesadaran publik tentang posisi Islandia dalam konteks global, meski tidak berujung pada keberhasilan politik yang diharapkan.

Alasan utama penolakan berasal dari kekhawatiran terhadap kehilangan kendali atas sumber daya alam, terutama sektor perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi negara. Pendukung kubu "Tidak" menekankan bahwa keanggotaan Uni Eropa berpotensi mengancam kuota penangkapan ikan dan membuka akses perusahaan asing ke perairan nasional. Hallgrímur Oddsson dari lembaga kajian Evrópustraumar menegaskan bahwa isu perikanan menjadi pusat argumen penolakan, karena keputusan di tingkat Eropa diambil secara kolektif oleh 27 negara, termasuk Islandia yang belum menjadi anggota.

Di sisi lain, kubu pendukung keanggotaan berargumen bahwa Islandia telah menjalankan banyak aturan Uni Eropa melalui perjanjian Kawasan Ekonomi Eropa (EEA), tanpa memiliki suara dalam pembentukan kebijakan. Mereka menilai keanggotaan bisa membantu menstabilkan biaya hidup melalui penggunaan mata uang euro dan memperkuat posisi negara di wilayah Arktik. Namun, narasi tersebut tidak cukup meyakinkan mayoritas pemilih, terutama di daerah pedesaan barat laut yang bergantung pada perikanan dan pertanian, di mana hampir 63 persen warga memilih menolak.

Pemilih muda, yang sebelumnya lebih terbuka terhadap keanggotaan, juga menunjukkan pergeseran sikap. Dari dua pertiga dukungan pada bulan Juni, jumlah ini turun menjadi sekitar 40 persen pada akhir Agustus. Ilmuwan politik Maximilian Conrad menyebut kubu penolak berhasil membingkai referendum sebagai isu kedaulatan, bukan sekadar melanjutkan negosiasi. Dengan hasil ini, kemungkinan besar keanggotaan Islandia tidak akan menjadi agenda utama dalam waktu dekat, meskipun hubungan bilateral dengan Uni Eropa diperkirakan tetap dipertahankan melalui jalur lain.