Italia Tegaskan Larangan Cadar di Sekolah dan Batasi Siswa Asing

Kendari, ıNarasikita - Pemerintah Italia mengumumkan kebijakan baru yang melarang penggunaan cadar, termasuk burqa dan niqab, dalam aktivitas pendidikan di tingkat sekolah. Keputusan ini ditegaskan oleh Perdana Menteri Giorgia Meloni sebagai bagian dari upaya menegaskan nilai kesetaraan dan membuka ruang bagi perempuan muda untuk tumbuh tanpa batasan simbolik yang menghambat identitas diri. Ia menekankan bahwa sekolah harus menjadi tempat di mana setiap siswa terlihat secara utuh, tanpa menyembunyikan wajah atas nama tradisi atau keyakinan tertentu.

Aturan baru ini juga mencakup pembatasan jumlah siswa asing di tiap kelas, dengan batas maksimal 30% bagi peserta didik yang bukan warga negara Italia atau belum fasih berbahasa Italia. Ketentuan ini berlaku secara berbeda tergantung jenjang pendidikan. Di sekolah dasar, aturan ini diterapkan pada anak-anak yang tidak lahir di Italia dan belum menempuh pendidikan prasekolah selama dua tahun. Sedangkan untuk jenjang menengah, berlaku bagi siswa tanpa kewarganegaraan Italia yang belum menyelesaikan minimal tiga tahun pendidikan dalam sistem lokal.

Menteri Pendidikan Giuseppe Valditara menegaskan bahwa pembatasan ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan respons terhadap tantangan linguistik dan integrasi sosial. Ia menekankan bahwa tujuan utama adalah mencegah terbentuknya "kelas ghetto" yang terisolasi secara budaya dan bahasa. Dinas pendidikan akan menyebarluaskan siswa dengan keterbatasan bahasa ke sekolah terdekat sesuai batasan, dengan pengecualian jika diperlukan, di mana materi bahasa Italia tambahan akan disediakan.

Kebijakan ini diterapkan melalui dekrit hukum yang dapat berlaku segera, meski masih menunggu ratifikasi parlemen dalam waktu 60 hari. Meski begitu, pihak oposisi menilai kebijakan ini memiliki nuansa politik, terutama menyusul isu yang dikaitkan dengan partai ekstrim kanan Futuro Nazionale. Namun Valditara membantah kaitan tersebut, menegaskan bahwa kebijakan ini muncul dari pertimbangan kebijakan publik, bukan alat politik.