Jepang Protes China Soal Penyebutan Nama PM Tanpa Gelar

Kendari, ıNarasikita - Jepang secara resmi menyampaikan keberatan kepada China atas cara penyebutan Perdana Menteri Sanae Takaichi dalam pernyataan resmi pejabat luar negeri Beijing. Dalam konferensi pers pada 30 September, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut pemimpin Jepang hanya dengan nama depan dan belakang tanpa menyertakan jabatan resmi, yang dianggap melanggar norma tata krama diplomatik.

Tokyo menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kurang menghargai posisi kepemimpinan negara lain, meskipun kedua negara tengah menghadapi ketegangan dalam beberapa waktu terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Jepang, Toshihiro Kitamura, menyatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan kebijakan, tetap penting untuk menjaga rasa hormat dalam komunikasi internasional.

Pernyataan Kitamura menekankan bahwa protokol diplomasi, termasuk penyebutan gelar resmi, tetap menjadi landasan dalam interaksi antar negara, bahkan dalam konteks ketegangan politik. Ia menegaskan bahwa keberatan tersebut telah disampaikan ke Beijing melalui saluran diplomatik yang tepat, tanpa merujuk secara langsung pada konteks perdebatan terkait kebijakan militer Jepang.

Ketegangan antara kedua negara sempat memuncak setelah pernyataan Takaichi pada 2025 yang menyiratkan kesiapan Jepang untuk turut campur jika Taiwan diserang. Namun, dalam pidato kebijakan terbarunya, Takaichi tetap menekankan pentingnya hubungan stabil dengan China, menyebut Beijing sebagai tetangga strategis yang perlu dikelola secara bijak. Beberapa anggota parlemen Jepang bahkan melakukan kunjungan ke China dalam upaya meredakan ketegangan.