Wamendagri Percepat Pemenuhan Akta Kelahiran Anak hingga 2026

Kendari, ıNarasikita - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pencapaian pemenuhan hak atas akta kelahiran bagi seluruh anak di Indonesia. Hingga kini, capaian nasional telah mencapai 96,89 persen, dengan sisa sekitar 3,1 persen yang masih perlu diperbaiki, khususnya di wilayah dengan akses terbatas seperti Papua Pegunungan yang baru mencapai 35 persen. Upaya ini menjadi bagian dari target nasional untuk mencapai 100 persen pada tahun 2026.

Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi antara Kemendagri dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ribka menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), untuk memastikan semua anak terdaftar secara resmi. Ia menekankan bahwa pemerintah tidak akan berhenti hingga seluruh anak memiliki dokumen kependudukan yang sah.

KPAI menyampaikan apresiasi atas keterbukaan dan responsifitas pemerintah dalam menanggapi hasil pengawasan di 39 kabupaten di seluruh Indonesia. Temuan lapangan menunjukkan kebutuhan mendesak dalam perlindungan anak di wilayah 3T, korban perkawinan anak, serta anak pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah integrasi indikator pemenuhan hak anak ke dalam evaluasi kinerja kepala daerah, yang memerlukan perubahan regulasi untuk dapat diimplementasikan.

Ribka menyatakan Kemendagri siap memberikan dukungan data kependudukan jika diperlukan oleh KPAI dalam penanganan isu-isu terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ia menekankan pentingnya koordinasi teknis yang terpadu, mengingat persoalan tersebut melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Dengan pendekatan terintegrasi dan dukungan data, diharapkan sistem perlindungan anak dapat lebih efektif dan akuntabel.