Kaltim Jadi Lokus Riset Nilai Publik E-Government BRIN

Kendari, ıNarasikita - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjuk Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah utama dalam penelitian pengembangan model nilai publik pemerintahan digital. Penentuan lokus ini didasarkan pada evaluasi kinerja sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, serta capaian predikat "Sangat Baik" dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Penelitian ini dilakukan secara nasional di empat provinsi, termasuk Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kaltim, dengan fokus pada pengukuran dampak transformasi digital terhadap penerima layanan publik. Peneliti BRIN, Uchaimid Biridlo’i Robby, menegaskan bahwa meskipun penerapan e-government sudah meluas di lingkungan perangkat daerah, masih perlu pengkajian mendalam terhadap manfaat nyata dan tantangan yang muncul dari perspektif masyarakat.

Dalam diskusi kelompok terfokus, perwakilan Pemprov Kaltim menyampaikan bahwa Biro Organisasi menjadi salah satu unit fokus penelitian untuk memahami persepsi internal terhadap transformasi digital. Pendekatan kualitatif melalui diskusi mendalam digunakan untuk mengungkap nilai-nilai publik yang sulit diukur lewat kuesioner biasa. Kepala Bagian Tata Laksana, Surasa, menekankan pentingnya pemahaman komprehensif terhadap dinamika layanan publik dalam konteks digital.

Penerapan sistem digital telah membawa efisiensi operasional, seperti pengurangan beban administratif, termasuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Namun, tantangan utama tetap berada pada sumber daya manusia, khususnya perubahan budaya kerja dan pola pikir pegawai. Fery, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim, menyoroti bahwa perubahan mindset membutuhkan komitmen kuat dari pimpinan dan dukungan regulasi. Untuk itu, Pemprov Kaltim sedang menyusun Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola SPBE yang akan menetapkan sanksi dan indikator kinerja bagi kepala perangkat daerah.

Infrastruktur jaringan tetap menjadi kendala utama di wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu dan Kutai Timur, meski layanan di kota-kota utama seperti Samarinda dan Balikpapan sudah berjalan optimal. Upaya penguatan jaringan menjadi kunci agar penerapan e-government bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, sejalan dengan prinsip keadilan dalam pelayanan publik.