Kapolda Era Kapolri Suyudi Dominasi Alumni Akpol 1994 dan 1995

Kendari, ıNarasikita - Pengangkatan 19 kapolda baru oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menghadirkan kecenderungan kuat terhadap lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) periode 1994 dan 1995. Dari total jabatan tersebut, enam jenderal bintang dua berasal dari angkatan 1994, sementara lima lainnya dari angkatan 1995, menandai dominasi generasi tersebut dalam struktur kepemimpinan tingkat provinsi. Kapolri yang juga lulusan Akpol 1994 mengukuhkan kebijakan ini sehari setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai awal era kepemimpinannya dengan pembaruan struktural.

Mutasi besar-besaran ini dilakukan melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026, yang mencakup 88 jabatan perwira tinggi dan menengah di lingkungan Polri. Rinciannya meliputi 6 komisaris jenderal, 51 inspektur jenderal, 19 brigadir jenderal, serta 12 komisaris besar. Proses rotasi ini menekankan pergeseran kebijakan strategis dalam manajemen sumber daya manusia kepolisian, dengan penekanan pada konsistensi dan keterlibatan generasi yang telah berpengalaman dalam dinamika internal institusi.

Salah satu tokoh yang masuk dalam kategori ini adalah Irjen Pol Jawari, yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri, kini dipindahkan ke jabatan Kapolda Sumatera Barat. Sementara itu, Irjen Pol Arman Achdiat, mantan petugas Baintelkam Polri yang ditempatkan di BIN, kini menjabat Kapolda Riau. Di sisi lain, Irjen Pol Nurworo Danang, yang sebelumnya menjabat Wairwasum Polri, kini menangani keamanan di Gorontalo, menunjukkan keterlibatan khusus dalam penugasan wilayah strategis.

Kebijakan ini menunjukkan bahwa Kapolri Suyudi memilih pemimpin daerah yang memiliki latar belakang karier panjang dan pengalaman operasional di berbagai bidang, terutama dalam tugas-tugas strategis seperti intelijen, pengawasan internal, dan pengendalian operasional. Dominasi alumni Akpol 1994 dan 1995 tidak hanya mencerminkan kesinambungan tradisi internal, tetapi juga strategi pemilihan pemimpin yang dianggap mampu menjaga stabilitas dan efektivitas operasional kepolisian di tingkat provinsi.