Kemenperin Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,72 T untuk Penguatan Industri 2027

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Perindustrian menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp1,72 triliun dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) tahun 2027. Usulan ini disampaikan menyusul tren penurunan alokasi dana yang berkelanjutan, dengan pagu anggaran tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2,01 triliun, turun signifikan dari Rp2,50 triliun pada 2026 dan jauh lebih rendah dibandingkan Rp4,53 triliun di 2023.

Kondisi ini dinilai menghambat implementasi program strategis yang mendukung penguatan industri nasional. Menteri Perindustrian menegaskan bahwa beban operasional dasar, terutama belanja pegawai dan kebutuhan operasional rutin, terus meningkat, sehingga menyempitkan ruang anggaran untuk kegiatan non-operasional seperti pengembangan teknologi dan pelatihan SDM industri.

Struktur pendanaan 2027 terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1,58 triliun, PNBP Rp79,54 miliar, BLU Rp315,69 miliar, serta SBSN sebesar Rp34,63 miliar. Meski beragam sumber, jumlah tersebut dinilai belum cukup untuk menopang eksekusi program utama yang mencakup hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri kecil, pengembangan industri prioritas, serta peningkatan produktivitas melalui inovasi teknologi.

Dengan target pertumbuhan manufaktur yang harus melampaui pertumbuhan ekonomi nasional, Kemenperin menekankan pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, disampaikan bahwa alokasi saat ini masih belum ideal, sehingga perlu penyesuaian melalui penambahan anggaran untuk menjaga momentum transformasi industri.