Kementerian dan Lembaga Ajukan Tambahan Anggaran 2027

Kendari, ıNarasikita - Dalam rangkaian rapat antara DPR dan berbagai kementerian serta lembaga hingga Selasa (1/9), sejumlah institusi menyampaikan usulan peningkatan anggaran untuk tahun anggaran 2027. Rapat yang digelar secara terbuka maupun tertutup membahas rencana kerja dan anggaran (RKA), di mana sejumlah mitra menyatakan kebutuhan dana lebih besar dari pagu yang telah ditetapkan.

Pemohon tambahan anggaran mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kehukuman, hingga pengawasan. Kemendikdasmen mengusulkan tambahan sebesar Rp157,76 triliun dari pagu Rp61,10 triliun, sementara Mahkamah Agung meminta penambahan Rp7,9 triliun dari anggaran awal Rp19,34 triliun. Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum juga mengajukan tambahan masing-masing Rp31,3 miliar dan Rp78,3 miliar.

Lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga meminta peningkatan dana, masing-masing Rp772,74 miliar dan Rp774,3 miliar. Kejaksaan Agung mengusulkan tambahan Rp22,1 triliun, sementara Polri membutuhkan tambahan sebesar Rp66 triliun dari pagu Rp139,19 triliun. Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital masing-masing mengajukan tambahan Rp6,6 triliun dan Rp3,2 triliun.

Badan Narkotika Nasional membutuhkan tambahan Rp5,05 triliun, sementara BMKG mengungkapkan adanya backlog anggaran sebesar Rp2,12 triliun dari kebutuhan sebesar Rp4,64 triliun. Lembaga lain seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Kementerian Hukum juga mengajukan peningkatan anggaran, dengan total permintaan yang mencerminkan kenaikan signifikan dibandingkan pagu awal.

Keseluruhan usulan menunjukkan dinamika kebutuhan fiskal yang meningkat di berbagai sektor pemerintahan, terutama dalam konteks peningkatan kapasitas dan kinerja institusi. Permintaan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan anggaran tahun 2027 yang akan berlangsung secara komprehensif di lingkaran legislatif.