Kenaikan Yield Global Picu Peringatan Ekonom untuk Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Peningkatan imbal hasil obligasi pemerintah di sejumlah negara maju mencatatkan tren menanjak dalam beberapa pekan terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan pakar ekonomi mengenai dampak jangka panjang terhadap stabilitas fiskal global. Kenaikan ini bukan sekadar koreksi pasar, melainkan refleksi dari peningkatan ekspektasi risiko inflasi, ketegangan geopolitik, serta tekanan fiskal yang terus berlanjut. Menurut ekonom dari INDEF, M. Rizal Taufikurahman, kenaikan yield merupakan indikator kenaikan harga risiko yang berdampak langsung pada biaya modal global, penurunan valuasi aset, dan kondisi likuiditas yang semakin ketat.

Dalam konteks Indonesia, pergerakan yield global berpotensi memengaruhi biaya pendanaan korporasi dan perbankan, karena obligasi negara (SBN) menjadi acuan utama dalam penetapan suku bunga. Jika tren ini berlanjut, maka beban bunga utang pemerintah akan meningkat, mempersempit ruang fiskal untuk belanja produktif. Rizal menekankan bahwa risiko terbesar muncul ketika pasar mulai meragukan kemampuan negara dalam menangani kewajiban fiskal, yang bisa memicu krisis kepercayaan terhadap utang negara.

Ekonom BCA, David Sumual, menambahkan bahwa dampak kenaikan yield tergantung pada struktur utang publik masing-masing negara. Negara dengan rasio utang rendah akan mengalami tekanan pada ekspansi bisnis, sementara negara dengan utang tinggi berpotensi menghadapi tekanan signifikan terhadap pembayaran bunga. Ia menekankan bahwa kenaikan yield belum membawa ancaman krisis secara langsung, terutama jika dibandingkan dengan krisis 1998 atau 2008 yang dipicu oleh krisis perbankan dan sistemik. Kini, ancaman lebih bersifat perlahan dan berkelanjutan, terutama jika tekanan terjadi secara serentak di banyak ekonomi besar.

Untuk Indonesia, risiko yang muncul bukan hanya dari kenaikan biaya modal, tetapi juga dari kombinasi inflasi impor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, dan keterbatasan ruang penurunan suku bunga. Rizal menyoroti pentingnya menjaga stabilitas rupiah, kualitas pengeluaran anggaran, serta disiplin fiskal sebagai fondasi utama. David pun menyarankan pemerintah untuk memperkuat basis pajak, menjaga defisit anggaran di bawah 3% dari PDB, serta menekan rasio pembayaran bunga terhadap pendapatan negara. Kepastian kebijakan fiskal dan ekonomi juga dinilai krusial untuk menjaga persepsi investor.