Minggu, 4 Oktober 2026
iNarasikita — Mengubah Scroll Menjadi Senyuman

Kepala BGN Minta Korcam Sidak Dapur MBG Harian

Kepala Badan Gizi Nasional memerintahkan seluruh jajaran, mulai dari Korcam hingga Korwil, melakukan sidak harian ke dapur Makan Bergizi Gratis sebagai respons atas rendahnya kepatuhan dan kelalaian di lapangan.

Oleh iNarasikitaRedaksi iNarasikita·Minggu, 4 Oktober 2026, 21.00 WITA·👁 0 orang membaca· 0 hari ini · 1x dibuka
Kepala BGN Minta Korcam Sidak Dapur MBG Harian📷 CNN Indonesia

Kendari, ıNarasikita - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kembali komitmennya terhadap kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mewajibkan setiap Koordinator Kecamatan (Korcam) melakukan inspeksi mendadak ke unit layanan gizi setiap hari. Instruksi ini dikeluarkan menyusul temuan berbagai pelanggaran dan ketidakpatuhan yang muncul di tingkat lapangan, meski sebagian besar petugas telah menjalankan tugas dengan baik.

Sudaryono menyoroti bahwa keberhasilan program yang menjadi prioritas nasional terancam karena ulah sebagian kecil oknum yang tidak menjalankan tugas secara profesional. Ia menekankan pentingnya membangun disiplin internal, menegaskan bahwa satu kegagalan kecil bisa menimbulkan kesan buruk terhadap keseluruhan sistem. “Banyak yang sudah bekerja baik, tapi karena satu atau dua kasus buruk, seluruh sistem dianggap gagal,” ujarnya dalam pernyataan resmi.

Untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan pejabat di lapangan, ia memerintahkan setiap Korwil hadir di salah satu dapur saat apel harian, dengan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) bertugas memverifikasi kehadiran tersebut. Selain itu, ia menekankan perlunya penggunaan daftar periksa (check-list) dalam setiap sidak guna memastikan konsistensi dan akuntabilitas.

Masalah pelaporan yang terkendala di tengah juga menjadi fokus utama. Banyak pengaduan dari kepala SPPG dan mitra pelaksana yang tidak sampai ke tingkat pusat karena tersendat di level tengah. Oleh karena itu, Sudaryono memerintahkan seluruh keluhan harus disalurkan langsung ke Deputi Tauwas di kantor pusat agar proses penyelesaian bisa dipantau secara transparan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap kesalahan berulang. Jika ada oknum yang tidak mampu dibina, maka akan diberikan sanksi tegas, termasuk pencopotan jabatan. “Jika memang tidak bisa diperbaiki, kita harus amputasi. Ini bukan soal pribadi, tapi soal keberlangsungan program yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Komentar Pembaca (0)

Tanpa daftar · komentar bertautan ditinjau dulu

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Iklan
Iklan

Berita Terkait

Berita Lainnya