Ketegangan Kekuasaan di Lingkaran Terdalam Soeharto

Kendari, ıNarasikita - Pada awal era Orde Baru, dinamika kekuasaan di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dipengaruhi oleh interaksi rumit antara tokoh-tokoh dekat yang memiliki akses langsung ke pucuk pimpinan. Dua figuran utama yang menonjol adalah Ali Moertopo, sebagai Asisten Pribadi Presiden, dan Jenderal Soemitro, yang menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Meski sama-sama dipercaya oleh Soeharto, keduanya mengendalikan ranah yang berbeda—Ali Moertopo melalui operasi intelijen rahasia bernama Opsus, sementara Soemitro mengelola keamanan nasional secara formal.

Keberadaan Opsus yang beroperasi sejak 1968 memberikan Ali Moertopo pengaruh besar dalam menangani ancaman politik melalui metode nonkonvensional. Sementara Soemitro, yang menjabat sejak 1971, menilai Opsus menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga intelijen resmi lainnya seperti BAKIN dan Intel Kopkamtib. Dalam catatan pribadinya, Soemitro menyatakan kekhawatiran terhadap kemungkinan konflik kepentingan dan ketegangan yang tidak perlu akibat overlapping wilayah kerja. Ia menilai eksistensi Opsus berpotensi mengganggu konsistensi sistem keamanan nasional.

Di sisi lain, lingkaran sekitar Ali Moertopo melihat Soemitro mulai melampaui kewenangannya formal. Ia kerap terlibat dalam koordinasi harian pemerintahan dan bahkan memanggil para menteri ke kantornya, yang menimbulkan kecurigaan bahwa perannya meluas ke ranah administratif. Perbedaan pendekatan ini menciptakan ketegangan yang terus memburuk, hingga mencapai titik kritis dengan adanya pengamanan khusus di sekitar kediaman Ali Moertopo dan pelaporan langsung kepada presiden.

Presiden Soeharto akhirnya mengambil langkah mediasi dengan memanggil para perwira tinggi pada akhir 1973. Dalam pertemuan itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan melalui jalur konstitusional dan mencegah konsentrasi kekuasaan. Ketegangan baru terpecahkan setelah peristiwa Malari pada Januari 1974, yang menggugah evaluasi menyeluruh terhadap keamanan nasional. Soemitro kemudian memilih mengundurkan diri dari jabatan Pangkopkamtib. Sebelumnya, ia sempat berdialog langsung dengan Ali Moertopo untuk meredakan ketegangan.

Setelah insiden tersebut, Soeharto melakukan restrukturisasi besar-besaran. Struktur Asisten Pribadi dibubarkan, Ali Moertopo dipindahkan ke BAKIN, dan posisi strategis di lingkaran kepresidenan didistribusikan kembali. Langkah ini menandai upaya sistematis untuk menghindari dominasi satu kelompok dan menciptakan keseimbangan kekuasaan di tingkat tertinggi.