KKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp30,22 Triliun untuk Program Prioritas 2027

Kendari, ıNarasikita - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi mengajukan penambahan dana sebesar Rp30,22 triliun untuk tahun anggaran 2027. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, sebagai bagian dari upaya mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan ekonomi biru dan kesejahteraan nelayan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan bahwa penambahan anggaran diperlukan untuk mempercepat realisasi program prioritas nasional yang telah ditetapkan.

Dana tambahan tersebut akan dibagi ke sepuluh program utama. Sebagian besar, yaitu Rp10,35 triliun, dialokasikan untuk pembangunan dan operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di 600 lokasi. Selanjutnya, sebesar Rp8,87 triliun disiapkan untuk pengembangan budidaya ikan darat tematik di 9.000 titik, sementara Rp5,44 triliun untuk revitalisasi tambak nila salin di kawasan Pantura, khususnya Bekasi dan Subang, seluas sekitar 5.500 hektare.

Usulan lain mencakup Rp1,39 triliun untuk model dan replikasi tambak udang terintegrasi seluas 2.000 hektare, serta Rp965,21 miliar untuk pembangunan kawasan sentra industri garam nasional. Dalam bidang pemulihan pasca-bencana, KKP mengusulkan alokasi Rp1,44 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera. Selain itu, ada pula anggaran untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan senilai Rp1 triliun, serta pendanaan operasional pengawasan sumber daya sebesar Rp187,08 miliar.

Untuk mendukung tugas dan fungsi, KKP juga mengusulkan Rp571,83 miliar untuk peningkatan pelayanan publik, serta Rp9,09 miliar untuk modernisasi kapal perikanan, termasuk sertifikasi awak kapal. Didit menekankan bahwa tambahan anggaran ini merupakan respons terhadap penugasan Presiden, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kelautan dan perikanan. Ia menyebut bahwa kegiatan seperti Lautra dan pembangunan pelabuhan perikanan akan dilakukan secara paralel untuk mendukung efektivitas pengawasan.

Sebelum pengajuan tambahan, KKP telah menerima pagu anggaran 2027 sebesar Rp16,65 triliun, meningkat dari indikatif awal sebesar Rp15,64 triliun. Pagu ini terdiri atas berbagai sumber, termasuk rupiah murni, pinjaman luar negeri, hibah, PNBP, dan BLU. Sebanyak 82,45% dana dialokasikan untuk program prioritas, sementara 17,55% digunakan untuk belanja pegawai dan operasional. Usulan tambahan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di sektor kelautan dan perikanan.